Ahok Jadi Kandidat CEO Ibu Kota Baru, Ali Ngabalin: Orang Baru Dengar Namanya Badan Udah Lemas Demam

Meski demikian, Sandiaga Uno akan mendukung apapun keputusan Jokowi

"Ibu kota negara ini penting harus dilakukan segera, karena sudah menjadi keputusan presiden dan siapapun yang nanti ditunjuk punya tugas yang berat," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Lebih lanjut, Sandi beharap siapapun nantinya yang terpilih sebagai  Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru mampu merealisasikan visi pemerintah, yakni mendorong pemerataan ekonomi.

4 Kandidat dari Jokowi

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan empat calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Selain Ahok, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," ujar Jokowi dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (4/3/2020).

Menurut Jokowi, keputusan akan diambil dalam pekan ini.

Badan Otorita akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Ahok Ditolak Mujahid 212 Begini Penjelasan MPR

Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara menuai penolakan.

Diketahui, mengenai penolakan Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut diserukan langsung Kelompok Mujahid 212.

Adanya penolakan Ahok ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut, ditanggapi langsung Wakil Ketua MPR Arsul Sani.

Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

• Kota Medan Cari Bakat Pesepakbola Junior Lewat Piala Bergilir Wali Kota Medan 2020

• Sniper Disiapkan di Danau Toba, Kunjungan Raja dan Ratu Belanda Dipercepat, Batal ke Kalimantan

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang, baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).