HEBOH Rekening Kasino Kepala Daerah, Modus hingga Direspons Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

HEBOH Rekening Kasino Kepala Daerah, Modus hingga Direspons Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Editor: Salomo Tarigan
tribunnews
HEBOH Rekening Kasino Kepala Daerah, Modus hingga Direspons Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Foto Saut Situmorang (kanan) 

HEBOH Rekening Kasino Kepala Daerah, Modus hingga Direspons Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

T R I B U N-MEDAN.com - HEBOH Rekening Kasino Kepala Daerah, Modus hingga Direspons Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Publik tengah digemparkan dengan adanya penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Tranksaksi Keuangan (PPATK) adanya uang milik sejumlah kepala daerah yang disimpan dalam rekening kasino di luar negeri.

KPK Sadap 300 Nomor Telepon, UU KPK Berlaku, Alasan Alexander Marwata Dewas KPK Belum Terbentuk

BERITA AHOK -Reaksi Syafii Maarif Beber Mafia Migas,Jokowi Ungkap Negara Rugi 1 Triliun per Bulan

Bahkan uang yang ditemukan oleh PPATK itu hingga mencapa Rp 50 miliar.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami temuan tersebut.

Saut Situmorang mengatakan, pihaknya masih ingin mengetahui dari mana dana tersebut berasal.

"Ya itu bisa saja terjadi kan, cuma kalau itu dari uang pribadinya dia musti kita dalemin dulu dari mana sumber uang itu," ujar Saut Sitomorang seperti dikutip dari Kompas TV.

Kemudian Saut Sitomorang menjelaskan bahwa status status kriminal yang bersangkutan harus jelas.

"Kamu harus bicara kepada predikat crime, kan KPK selalu masuknya di predikat crime-nya jelas dulu enggak boleh tiba-tiba begitu saja," jelasnya.

Lantas, Saut Situmorang secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak ingin langsung menuduh.

Bisa saja uang yang tersimpan dalam rekening kasino itu milik pribadi.

"Kalau memang dia punya usaha gimana? Ya itu nanti kita lihat di dalaminya pelan-pelan," ujar Saut Sitomorang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). (KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

Selain itu, seharusnya data PPATK itu jangan sampai tersebar di publik.

Banyak pertimbangan ekonomi mengapa data PPATK jangan sampai bocor.

"Makanya hati-hati, data PPATK itu enggak boleh dibuang begitu saja ke publik."

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved