Setelah Heboh Lem Aibon, Kini Heboh Pengadaan Super Komputer Rp 128.9 Miliar, Muncul Sosok Ini

Setelah Heboh Lem Aibon, Kini Heboh Pengadaan Super Komputer Rp 128.9 Miliar, Muncul Sosok Ini

Tak henti-hentinya pembahasan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 menimbulkan kehebohan.

Setelah kasus lem Aibon, kini muncul kehebohan pengadaan super komputer Rp 128,9 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. 

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo mempertanyakan besarnya anggaran untuk pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya itu.

Politisi PSI ini meminta BPRD DKI menjelaskan hasil yang akan didapatkan pemerintah setelah menggunakan alat tersebut.

"Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD (pendapatan asli daerah). Jangan sampai beli alat, tapi enggak tahu buat apa, spesifikasinya enggak tahu apa, output-nya pun bisa jadi berapa," kata Anthony.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, usulan pengadaan satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya akan digunakan untuk memetakan dan mengetahui potensi pajak daerah.

Total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan komputer itu sebesar Rp 128,9 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka profiling pajak daerah. Dengan adanya kegiatan ini, kami dapat memetakan berapa potensi kemampuan yang dimiliki per jenis pajak," ujar Faisal.

Faisal menyampaikan itu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara Komisi C DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019).

Faisal menuturkan, sistem dalam komputer tersebut akan mampu meneliti potensi semua jenis pajak daerah secara digital.

Dengan demikian, BPRD DKI mengetahui angka riil penerimaan pajak daerah yang harus masuk ke kas daerah setiap tahunnya.

"Kami bisa mendapatkan berapa sebenarnya penerimaan (pajak) DKI Jakarta. Jadi ke depan kita (Pemprov dan DPRD DKI) tidak berdebat lagi (penerimaan pajak) harus sekian triliun, sekian triliun, tapi nanti by data, pajak restoran sebenarnya profiling-nya berapa untuk bisa kami raih, pajak hotel, parkir, hiburan, berapa," kata dia.

Selain itu, pengadaan komputer tersebut juga bertujuan untuk mencegah adanya kebocoran pajak daerah. Sebab, BPRD DKI sudah mengetahui angka riil penerimaan pajak.

"Kami bisa melakukan manajemen risiko dalam rangka untuk menekan kebocoran pajak," ucap Faisal.

Menurut Faisal, anggaran Rp 128,9 miliar itu juga termasuk untuk perawatan (maintenance) oleh penyedia barang selama tiga tahun dan pelatihan pegawai BPRD DKI.

Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer itu terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Total anggaran yang diusulkan Rp 128.992.331.600 dengan rincian sebagai berikut:

- satu unit Komputer Mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN)

- dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN)

- enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN)

- sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar

Sikap kritis Anthony menimbulkan protes dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Cinta Mega.

Bahkan keduanya sempat cekcok dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pada Kamis malam.

Perdebatan mereka bermula saat Komisi C membahas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha PD PAM Jaya.

Cinta menuding Anthony menyebarkan materi yang dibahas di dalam rapat kepada wartawan.

Cinta tidak menjelaskan materi rapat yang dimaksud.

"Pak Anthony, kalau pembahasan rapat itu jangan disebar ke media," ujar Cinta.

Anthony pun menanggapi pernyataan Cinta.

"Ini tuduhan apa lagi," kata dia.

Anthony dan Cinta saling menunjuk.

Mereka juga membantah pernyataan satu sama lain.

Anggota Komisi C lainnya berupaya menenangkan mereka.

SOSOK ANTHONY WINZA PRABOWO

Lantas, siapa Anthony Winza Probowo?

1. Magister hukum

Anthony menamatkan studi strata 1 di Universitas Pelita Harapan sebagai sarjana hukum.

Tahun 2015, ia memperoleh beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) dari program LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk berkuliah di Georgetown University Law Center, Washington, Amerika Serikat.

Di Georgetown University, Anthony bergabung dalam Institute of International Economy Law (Institut Hukum Ekonomi Internasional).

Anthony juga pernah berkarier di firma hukum kurang lebih 8 tahun sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai legislator ibu kota pada Pileg 2019.

Anthony yang maju di daerah pemilihan Koja, Cilincing, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu (dapil 2 DKI Jakarta) meraup 6.808 suara. Kini ia duduk di kursi Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta.

2. Aktif debat selama kuliah

Selama duduk di bangku S1 di Universitas Pelita Harapan, Anthony merupakan mahasiswa yang gemar berdebat.

Kegemaran ini sudah tumbuh ketika ia duduk di bangku SMA Tarakanita 2.

Kegemaran Anthony berdebat ia salurkan melalui kompetisi debat resmi baik di internal maupun eksternal kampus.

Pria kelahiran Jambi, 28 Oktober 1988 ini pernah menyabet juara 1 kompetisi debat mahasiswa hukum di Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia.

Anthony juga menjuarai kompetisi debat konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI pada 2010.

3. Kritisi Formula E

Anthony ialah salah satu kader PSI yang paling rajin mengkritik langkah Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E, helatan balap mobil listrik internasional yang menyedot duit Jakarta Rp 1,6 triliun.

Dalam pidato pandangan umum terhadap RAPBD 2020 DKI, Rabu (4/12/2019) lalu, Anthony beretorika bahwa masalah jamban di ibu kota lebih mendesak ketimbang Formula E.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," kata Anthony.

"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa ada warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli dengan sampai dengan harga Rp 150.000? Mereka membeli dari tukang air keliling karena belum ada akses air bersih di sana," tambah dia.

Setelah Heboh Lem Aibon, Kini Heboh Pengadaan Super Komputer Rp 128.9 Miliar, Muncul Sosok Ini

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dituduh Beberkan Anggaran Komputer Rp 128 Miliar, Siapa Anggota DPRD Anthony Winza Probowo?"
Penulis : Vitorio Mantalean