Untuk Kesejahteraan Rakyat, Lokakarya Ini Merumuskan Keseimbangan Konservasi dan Produksi SDA

Oleh sebab itu, masyarakat prasejahtera yang tak terbekali pengetahuan cenderung merusak hutan untuk memenuhi kehidupan. Masyarakat abai terhadap fungsi hutan yang menyeimbangkan ekosistem dunia.

"Itupun belum lagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kami melihat situasi ini harus diselamatkan. Pemerintah Provinsi tak bisa sendiri," katanya.

Pemprov Sumut sudah melakukan pembenahan SDM agar masyarakat tahu pentingnya hutan, dan beberapa kali dilakukan. Namun keterbatasan anggaran dan personel membuat Pemprov butuh kelompok masyarakat (NGO) yang lain guna mengedukasi warga.

Lokakarya Tata kelola kawasan ini adalah yang kedua yang diadakan sejak diluncurkan pertama kali pada 2018. Organisasi-organisasi yang tertarik untuk bergabung dengan Koalisi atau belajar lebih banyak dapat mengunjungi Conservation.org/CSL.

(cr15/tribun-medan.com)