Untuk Kesejahteraan Rakyat, Lokakarya Ini Merumuskan Keseimbangan Konservasi dan Produksi SDA

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah komunitas lingkungan hidup, Perusahaan pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh duduk bersama dalam platform bernama Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL).

Gagasan CSL sendiri merupakan langkah awal untuk mendorong pemangku kepentingan memberikan manfaat bagi petani kecil dan produksi perusahaan yang berkelanjutan sembari menjaga konservasi kawasan lingkungan hidup Sumut dan Aceh.

Berlangsung selama dua hari, 30-31 Oktober 2019 di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, para pihak berkumpul dengan konsep lokakarya, guna mendapatkan ide ide maupun rumusan tata kelola pembangunan kawasan.

Vice President Conservation International Ketut S. Putra mengatakan tanggungjawab dan tindakan perusahaan sangat penting dalam hal ini. 

"Banyak perusahaan membuat perbaikan, tetapi mereka tidak dapat membuat perubahan yang diperlukan. Tidak bisa bertindak sendiri. Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil semuanya memiliki aspirasi yang sama untuk kawasan in (Sumber Daya Alam). Bagaiamana membangun ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan menjaga lingkungan yang sehat. Untuk mencapai itu, kita perlu bertindak secara kolektif," tuturnya.

Dalam dua hari pertemuan ini nantinya, Ketut berharap akan mendapatkan titik temu dalam tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk dengan melihat pasar produksi ke depan.

Di kesempatan yang sama, Mamat Rahmat selaku Kasubdit Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi KSDAE, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan pentingnya pembagaian peran dan formasi yang baik diantara para mitra dalam mengelola SDA.

Provinsi Sumatera Utara dan Aceh adalah daerah produksi kritis untuk komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, coklat, kopi, karet, dan kayu yang mana sejumlah tanaman ini sangat penting bagi perekonomian lokal. 

Selain itu juga wilayah ini menampung sumber daya lain yang tak kalah pentingnya bagi kehidupan, seperti fungsi hutan yang menjadi andalan masyarakat untuk air tawar, stabilitas iklim, dan pengurangan risiko banjir dan tanah longsor yang dalam beberapa kasus, dipicu oleh deforestasi. 

"Sementara perusahaan-perusahaan di kawasan ini telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan. Namun upaya ini tidak mencapai dampak yang dibutuhkan”, jelas Nassat Idris, direktur senior terestrial di Conservation International Indonesia.

Perlu diketahui rata-rata produktivitas kelapa sawit oleh produsen kecil di Sumatera Utara dan Aceh adalah 35% di bawah tingkat hasil yang dicapai oleh perkebunan perusahaan di provinsi yang sama. Oleh karena itu, untuk peningkatan produktivitas petani kecil di kawasan ini merupakan strategi utama dalam mewujudkan produksi berkelanjutan.

Julhadi Siregar, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama asal Kabupaten Tapanuli Selatan mengapresiasi pertemuan ini memberikan peluang penting bagi orang-orang seperti dirinya untuk berbicara tentang apa yang terjadi di kampung dan kebunnya. 

Hutan Semakin Rusak tiap Tahun 

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeckshah yang turut hadir dalam lokakarya bertajuk Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL), menyampaikan kerusakan hutan di Sumut setiap tahun semakin parah. Imbuhnya, bagaimana menyelamatkan hutan tapi juga menyejahterakan masyarakat.

"Sumut ada dua taman nasional. Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Tapi saat ini makin hari, hutan kita semakin berkurang. Pertambahan manusia tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan," kata Ijeck.

Oleh sebab itu, masyarakat prasejahtera yang tak terbekali pengetahuan cenderung merusak hutan untuk memenuhi kehidupan. Masyarakat abai terhadap fungsi hutan yang menyeimbangkan ekosistem dunia.

"Itupun belum lagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Kami melihat situasi ini harus diselamatkan. Pemerintah Provinsi tak bisa sendiri," katanya.

Pemprov Sumut sudah melakukan pembenahan SDM agar masyarakat tahu pentingnya hutan, dan beberapa kali dilakukan. Namun keterbatasan anggaran dan personel membuat Pemprov butuh kelompok masyarakat (NGO) yang lain guna mengedukasi warga.

Lokakarya Tata kelola kawasan ini adalah yang kedua yang diadakan sejak diluncurkan pertama kali pada 2018. Organisasi-organisasi yang tertarik untuk bergabung dengan Koalisi atau belajar lebih banyak dapat mengunjungi Conservation.org/CSL.

(cr15/tribun-medan.com)