INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers

Indria Samego, mantan asisten wakil presiden bidang politik dan keamanan mengatakan, BJ Habibie orang yang mau mendengar dan mengakui kesalahannya.

Editor: Tariden Turnip
kontan.co.id
INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers . Presiden Soeharto mengundurkan diri dan BJ Habibie menjadi Presiden Ke-3 RI, 21 Mei 1998 

#INILAH Guru Intelektual BJ Habibie hingga Indonesia jadi Negara Demokrasi dan Punya Kebebasan Pers

TRIBUN-MEDAN.COM - Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), presiden RI ketiga, meninggal dunia di di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/09/2019), dalam usia 83 tahun.

Publik Tanah Air umumnya mengenal sosok Presiden Ketiga Indonesia ini sebagai Bapak Teknologi Indonesia.

Maklum di era Soeharto, BJ Habibie enam kali menjadi anggota kabinet dalam rentang waktu 20 tahun untuk jabatan yang kurang lebih sama: menteri negara riset dan teknologi.

Tak banyak yang tahu selama menjalankan menjabat Presiden Ketiga Indonesia, meski dalam masa jabatan terpendek, dari Mei 1998 hingga Oktober 1999, BJ Habibie meletakkan dasar demokrasi yang kita jalankan saat ini.

Di bawah pemerintahannya, Indonesia membuka seluas-luasnya pendirian partai politik.

Digelar pula pemilu yang dinilai sebagai pemungutan suara paling demokratis sejak 1955.

Di era Habibie pula, digelar referendum di Timor Timur, yang berujung dengan lepasnya provinsi ini dari Indonesia.

Mantan diplomat Dino Pati Djalal mengenang Habibie sebagai presiden era reformasi yang mempunyai posisi sangat strategis dalam menentukan transisi demokrasi Indonesia.

"Beliau dengan tegas dan dengan sangat cepat melakukan perubahan yang membuat kondisi demokrasi Indonesia lebih solid, misalnya penghapusan undang-undang subversi, pembebasan tahanan-tahanan politik, kebebasan berbicara dan lain sebagainya."

Dino menambahkan salah satu keputusan terbesar dan mungkin kontroversial adalah mengadakan jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, kini Timor Leste, dengan salah satu opsi, memisahkan diri dengan Indonesia.

Ketika itu, Dino ditunjuk sebagai juru bicara Satgas Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor Timur.

"Tentu pertama kali kita kaget mendengar keputusan itu, dan saya kira masih banyak yang perlu diungkapkan oleh sejarah, latar belakang pengambilan keputusan itu oleh Pak Habibie. Tapi yang jelas, kalau dari pengamatan saya sebagai orang yang menangani Timor Timur waktu itu, satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan itu hanyalah sosok Pak Habibie karena Pak Habibie mempunyai angle yang berbeda melihat permasalah Timor Timur," jelas Dino Pati Djalal dalam wawancara dengan Rohmatin Bonasir, Rabu (11/09).

Mungkin karena latar belakangnya sebagai seorang insinyur, Habibie kemudian melihat persoalan provinsi Indonesia ke-27 secara mekanis.

"Kalau membangun pesawat dan ada bagian yang tidak cocok dan pesawat tidak bisa terbang, ya dibuka kemungkinan untuk dilepas bagian dari pesawat itu."

Sumber: bbc
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved