Hasil Seleksi Capim KPK, 10 Nama Diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi, Senin (2/9) Hari Ini

"(Gelisah karena) dia sudah berbohong. Dia bilang dia tidak pernah melanggar kode etik, ternyata tidak pernah komisioner bilang (dan memutuskan) seperti itu (tidak bersalah). Berarti dia sudah bohong," ujar Saor.

Ia pun mengaku mendapat info adanya penolakan pegawai KPK itu dari Penasihat KPK M Tsani Annafari.

Tsani pun mengakui adanya penolakan tersebut.

Menurut Tsani, penolakan itu menunjukkan bahwa para pegawai KPK tak mau dipimpin oleh seseorang yang bermasalah.

"Bayangkan saja kalau orang yang belum masuk saja sudah ada mosi 500 pegawai yang tidak percaya, kemudian masuk, kalau itu jadi 1.500 gimana? Mau rekrutmen semua pegawai?" kata Tsani.  

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku belum tahu adanya penolakan itu.

Namun, Saut berpendapat para pegawai berhak mempunyai pendapat atas calon pimpinannya.

"Di perusahaan-perusahaan dengan manajemen besar itu juga karyawannya juga ditanya pemimpin seperti apa yang mereka mau, itu biasa," kata dia.

Baca: Mobil Jenis Sport Bergoyang di Siang Bolong, Warga Menggerebek Sejoli yang Diduga Berbuat Mesum

Baca: NIKITA MIRZANI - Video Detik-detik Nikita Marah Lawan Pengacara Mantan Suami, Reaksi Hotman Paris

Sosok Irjen Firli Bahuri menjadi sorotan karena ia mengaku tak pernah melanggar kode etik selama ia menjadi Direktur Penindakan KPK.

Namun, klaim Firli Bahuri itu dibantah oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Setelah saya cek ke pimpinan KPK, kami pastikan informasi tersebut tidak benar. Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK (Firli) yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai Pimpinan KPK," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Febri menyatakan, pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal (PI) atas dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri selesai pada 31 Desember 2018 silam.

Dalam proses pemeriksaan, Firli Bahuri pernah diperiksa pada awal Desember 2018.

Tim PI KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli.

Tim juga menganalisis bukti elektronik yang didapatkan.

Fokus tim PI, lanjut Febri, bukan hanya pada pertemuan Firli Bahuri dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) saja, tetapi juga pertemuan dengan pihak lain.

"Informasi yang saya terima ada pertemuan dengan orang yang sama, ada pertemuan dengan pihak lain. Itu yang didalami tim pemeriksa internal," katanya.

Kemudian, lanjut Febri, hasil pemeriksaan diserahkan ke Pimpinan KPK pada 23 Januari 2019. Pimpinan kemudian menugaskan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) membahas lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan itu.

"DPP dibentuk dan kemudian mendengar paparan dari Direktorat Pengawasan Internal. Proses ini tidak bisa selesai karena yang bersangkutan tidak menjadi pegawai KPK lagi," katanya.

Sebab, Firli Bahuri sudah ditarik oleh Polri dan dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

"KPK tidak dapat membuka Informasi lebih rinci, namun kami sudah memberikan Informasi yang cukup pada pihak Panitia Seleksi," ujar dia.

Sebelumnya, Firli Bahuri mengakui pertemuannya dengan TGB pada 13 Mei 2018.

Namun, ia membantah merencanakan pertemuan dengan TGB yang saat itu sedang menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Saya bertemu Pak TGB itu sudah izin pimpinan KPK (Agus Rahardjo), bahwa saya harus ke NTB karena ada serah terima jabatan dan diundang bermain bersama pemain tenis nasional," ujar Firli Bahuri.

Setelah pertemuan itu terjadi, Firli Bahuri mengaku sudah melaporkannya ke pimpinan KPK di Jakarta.

Menurut klaim Firli Bahuri, dari pertemuan tersebut telah disimpulkan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik.

"19 Maret 2019, saya bertemu lima pimpinan KPK. Pertemuannya di lantai 15 Gedung Merah Putih. Dari pertemuan itu, disimpulkan bahwa saya tidak melanggar kode etik," kata dia.

Baca: Deretan Video dan Foto Vanessa Angel yang Tuai Bullying, Ada Momen Bersama Hotman Paris dan Raffi

Baca: Ini 4 Fakta Sosok Pupung Sadili Korban Kesadisan Sang Istri Muda, Miliarder yang Jadi Relawan Jokowi

Bisnis Pijat Refleksi Istri

Kepada Pansel KPK, Irjen Firli Bahuri juga mengakui punya usaha pijat refleksi milik istrinya.

"Kalau ditanya usaha istri saya adalah bidang jasa dan kesehatan, bolehlah wartawan atau pansel untuk pijat refleksi. Setiap bulan melayani 3.000 kepala, 1 kali refleksi harganya Rp 90 ribu, bisa hitung sendiri setahun berapa," ujarnya di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Selasa.

"Saya tidak mau pansel punya beban ke saya, kalau pansel tidak mau memilih saya bisa saya pemilihan saya dibatalkan, saya mendaftar karena cinta Indonesia," imbuh Firli Bahuri.

Firli menyampaikan hal itu saat mengikuti uji publik seleksi capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim sehingga per hari Pansel KPK melakukan wawancara terhadap 7 orang yang dilakukan bergantian selama satu jam.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Maret 2019, Firli memiliki nilai aset sejumlah Rp 18.226.424.386.

"Bapak punya beberapa rumah di Bekasi baik dimiliki sendiri maupun ibu Pak Firli, nilainya cukup fantastis, dengan penghasilan ASN, kenapa bapak tidak lapor LHKPN dua kali?" tanya anggota pansel Diani Sadia Wati.

"Kalau dikatakan saya tidak taat LHKPN, saya bisa buktikan. Saya sudah 'declare' ke KPK pada 2017 dan ada datanya. Lalu pada 2018 juga ada, saya harus katakan ini. Saya juga ingin mengapresiasi kebijakan Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No 7/2016 yang menyebut untuk wajib melaporkan LHKPN dan Polda Sumsel sekarang sudah 100 persen menyampaikan LHKPN," kata Firli Bahuri.

Firli Bahuri juga menegaskan usaha salon dan pijat istrinya taat pajak dengan pelaporan pajak hingga 2019.

Panitia seleksi (pansel) capim KPK pada Jumat (23/8) mengumumkan 20 orang yang lolos lolos seleksi "profile assesment".

Mereka terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang) dan penasihat menteri (1 orang).

(*)

 tautan asal kompas.coM dengan judul KPK Diminta Surati . . .  dan  Kompas.com dengan judul "Saor Siagian: . . .

 KOMPAS: Pansel . . .

Baca: Janda Muda Asal Bandung yang Tinggal di Bali Ini Lahirkan Anak Kembar, Mendadak Jumpai Hotman Paris

Baca: Wanita Ini Minta Dihamili Bule dan Lahirkan Anak Kembar, Begini Penjelasan Menohok Hotman Paris

Hasil Seleksi Capim KPK, 10 Nama Diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi, Senin (2/9) Hari Ini