UPDATE Polemik Capim KPK, Saor Siagian Sebut 500 Pegawai KPK Teken Penolakan Irjen Firli Bahuri

"Saya bertemu Pak TGB itu sudah izin pimpinan KPK (Agus Rahardjo), bahwa saya harus ke NTB karena ada serah terima jabatan dan diundang bermain bersama pemain tenis nasional," ujar Firli Bahuri.

Setelah pertemuan itu terjadi, Firli Bahuri mengaku sudah melaporkannya ke pimpinan KPK di Jakarta.

Menurut klaim Firli Bahuri, dari pertemuan tersebut telah disimpulkan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik.

"19 Maret 2019, saya bertemu lima pimpinan KPK. Pertemuannya di lantai 15 Gedung Merah Putih. Dari pertemuan itu, disimpulkan bahwa saya tidak melanggar kode etik," kata dia.

Baca: Deretan Video dan Foto Vanessa Angel yang Tuai Bullying, Ada Momen Bersama Hotman Paris dan Raffi

Baca: Ini 4 Fakta Sosok Pupung Sadili Korban Kesadisan Sang Istri Muda, Miliarder yang Jadi Relawan Jokowi

Bisnis Pijat Refleksi Istri

Kepada Pansel KPK, Irjen Firli Bahuri juga mengakui punya usaha pijat refleksi milik istrinya.

"Kalau ditanya usaha istri saya adalah bidang jasa dan kesehatan, bolehlah wartawan atau pansel untuk pijat refleksi. Setiap bulan melayani 3.000 kepala, 1 kali refleksi harganya Rp 90 ribu, bisa hitung sendiri setahun berapa," ujarnya di gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Selasa.

"Saya tidak mau pansel punya beban ke saya, kalau pansel tidak mau memilih saya bisa saya pemilihan saya dibatalkan, saya mendaftar karena cinta Indonesia," imbuh Firli Bahuri.

Firli menyampaikan hal itu saat mengikuti uji publik seleksi capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim sehingga per hari Pansel KPK melakukan wawancara terhadap 7 orang yang dilakukan bergantian selama satu jam.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Maret 2019, Firli memiliki nilai aset sejumlah Rp 18.226.424.386.

"Bapak punya beberapa rumah di Bekasi baik dimiliki sendiri maupun ibu Pak Firli, nilainya cukup fantastis, dengan penghasilan ASN, kenapa bapak tidak lapor LHKPN dua kali?" tanya anggota pansel Diani Sadia Wati.

"Kalau dikatakan saya tidak taat LHKPN, saya bisa buktikan. Saya sudah 'declare' ke KPK pada 2017 dan ada datanya. Lalu pada 2018 juga ada, saya harus katakan ini. Saya juga ingin mengapresiasi kebijakan Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri No 7/2016 yang menyebut untuk wajib melaporkan LHKPN dan Polda Sumsel sekarang sudah 100 persen menyampaikan LHKPN," kata Firli Bahuri.

Firli Bahuri juga menegaskan usaha salon dan pijat istrinya taat pajak dengan pelaporan pajak hingga 2019.

Panitia seleksi (pansel) capim KPK pada Jumat (23/8) mengumumkan 20 orang yang lolos lolos seleksi "profile assesment". Mereka terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang) dan penasihat menteri (1 orang).(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saor Siagian: 500 Pegawai Tolak Irjen Firli Jadi Pimpinan KPK"