Kaltim Punya Sejarah Kuat Terpilih Jadi Ibu Kota Negara, Kutai Kerajaan Tertua di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com - Kaltim memiliki sejarah yang kuat sebagai ibu kota yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kerajaan tertua, yakni kerajaan Kutai, berdiri di Kaltim.

Demikian hal ini pernah disampaikan Israan Noor Gubernur Kalimantan Timur dalam forum Indonesia Lawyers Klub (ILC) di TVOne beberapa waktu lalu.

Selepas menjabarkan kontribusi Kaltim sebagai latar belakang pemindahan ibu kota, Isran turut menjelaskan histori provinsi.

“Raja pertama bernama Kudungga yang dipengaruhi Hindu Syiwa. Kudungga melahirkan anak bernama Mulawarman. Mulawarman ini memiliki anak tiga. Yang saya tahu, mudahan-mudah ini tidak terlalu benar, anak pertama bernama Asawawarman yang kemudian ke Sumatra Barat […] kemudian Aditiawarman ke Jawa Barat dan Purnawaman melahirkan raja-raja Mataram di Jojga,” jelas Isran.

Isran benar bila Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara.

Bukti yang paling kuat adalah penemuan tujuh yupa beraksara Pallawa di tanah Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

Dari penelitian panjang, Raja Mulawarman yang paling masyhur diperkirakan hidup pada abad keempat.

Namun, ada sedikit kekeliruan dalam pemaparan Isran --untuk kekeliruan ini, Isran lebih dahulu meminta maaf jika ada penjelasannya yang tidak akurat.

Kudungga tidak melahirkan atau memiliki anak bernama Mulawarman. Menurut translasi huruf Pallawa di yupa pertama, anak Kudungga adalah Aswawarman.

Aswawarman (bukan Mulawarman seperti disebut Isran) yang memiliki tiga anak. Ketiganya, seperti ditulis di dalam yupa, seperti api yang suci.

Yang terkemuka dari ketiga anak itu bernama Sang Mulawarman (Kajian Arkeologi Sejarah Kerajaan Kutai Martapura, 2007, hlm 26).

“Menurut sejarah, ini sudah benar. Tapi sejarah tidak menentukan (pemindahan ibu kota), yakni keputusan politik (yang menentukan),” lanjut Isran.

Tentang Bukit Soeharto

Isran sempat dikejar pertanyaan oleh Karni Ilyas selaku moderator ILC. Pertanyaan seputar Bukit Soeharto yang disebut hutan lindung oleh Kepala Bappenas.

Isran menjelaskan bahwa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto bukan hutan lindung melainkan hutan produksi. Dulunya, hak pengusahaan hutan (HPH) dipegang Inhutani dan Kayu Mahakam.