Bekas Anak Buah Ahok Angkat Bicara Setelah Tina Toon 'Bolo-bolo' Sebut Pin Emas DPRD Adalah Hak

Bekas Anak Buah Ahok Kritik Tina Toon “Bolo-bolo” Terkait Pin Emas DPRD

TRIBUN MEDAN.com - Mantan penyanyi cilik “Bolo-bolo”, Agustina Hermanto alias Tina Toon, mendapat kritik pedas dari bekas anak buah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok.

Kritik itu terkait polemik pin emas terhadap anggota DPRD.

Tina Toon, anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024, sempat menanggapi mengenai pin emas DPRD.

Ia menyatakan akan mengambil pin dengan biaya pengadaan Rp 1,3 miliar itu.\

Baca: Mulan Menang Gugatan di PN Jaksel Terbukti Suaranya Diobok-obok, Ini Respon Partai Gerindra

Baca: Cekcok dengan Sopir Angkot, Kompol Nadapdap KO, Kepala dan Bibir Berdarah, Ini Penjelasan Polisi

Baca: Karyawan RS Martha Friska Ngaku hanya Dibayar Rp 300 - Rp 500 Ribu per Bulan

Menurut Tina Toon, pin itu merupakan hak bagi anggota dewan.

Terlebih, pengadaannya termaktub dalam ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Namun jika tidak ada yang mengambil pin emas itu, Tina Toon menilai harusnya yang bersangkutan menunjukan totalitas idealismenya itu.

"Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian aja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti, silakan," kata Tina Toon, Jumat (23/8).

Tina menyebut jika dirinya tetap akan menerima pin emas itu dan melihatnya sebagai atribut simbolis penunjang anggota dewan.

Dengan menerima itu beban anggota dewan yang dipikul akan jauh lebih besar lagi.

Baca: Baru Terpilih, Ibnu Hajar Tanjung Anggota DPRD dari Gerindra Tertidur Pulas Saat Pelantikan

Baca: Mulan CS Menang Gugatan Atas Gerindra, Perintah PN Jaksel Wajib Tetapkan Anggota DPR Terpilih

Menanggapi hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengkritik mengenai pengadaan pin emas untuk anggota DPRD terpilih, merespons ucapan yang disampaikan oleh politisi muda itu.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, ketika menghadiri kopdarwill di kawasan Jakarta Barat, mengaku merasa miris jika ucapan itu disampaikan politisi muda.

Rian Ernest merupakan politisi yang sebelumnya sempat menjadi anak buah Ahok BTP.

"Mungkin saya baru tau ada politisi muda dari partai lain yang mengatakan bahwa kalau enggak mau pin emas ya jangan nerima gaji. Kalau PSI diberikan komentar oleh elit politik senior ya wajar, karena kita hidup di zaman berbeda. Kalau kita dapat komentar dari politisi muda, ini buat kami miris," kata Ernest.

Menurut Ernest, seharusnya politisi muda memiliki pemikiran baru yang berseberangan arus, dan berani efisien anggaran, karena pengadaan pin emas itu memiliki nilai anggaran yang cukup tinggi yaitu Rp. 1.3 miliar.

"Jadi buat partai-partai sebelah, muda bukan berarti progresif, muda bukan berani lawan korupsi, mudah-mudahan PSI bisa diskusi dengan temen-temen partai muda lain. Politisi muda dari partai lain jangan ikut-ikutan cara tua," ucapnya.

Baca: 5 Fakta Mantan Kapolsek Kompol Nadapdap Dianiaya Sopir Angkot

Baca: Dari Balik Penjara, Aktor Rio Reifan Mohon-mohon Tak Dicerai Sang Istri, Henny Mona: Maaf-maaf Saja.

Cari PIN Kuningan

Sekretariat DPRD DKI Jakarta sedang mencari pin berbahan kuningan sebagai pengganti pin emas yang diminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Padahal waktunya cukup mepet, karena tujuh calon legislatif DPRD terpilih periode 2019-2024 itu akan dilantik pada Senin (26/8/2019) nanti.

"Beberapa waktu lalu mereka minta diupayakan dari kami (pin berbahan kuningan), nah sekarang kami masih mencarinya nih mudah-mudahan ketemu," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi pada Senin (25/8/2019) siang.

Dalam kesempatan itu, Yuliadi tidak mampu memastikan apakah pin berbahan kuningan yang diminta PSI bisa didapat atau tidak. Sebab sampai Minggu (25/8/2019) siang, staf DPRD sedang 'berburu' pin emas di lokasi atribut dan aksesoris aparatur di wilayah Jakarta.

"Untuk lokasi pembelian pin (berbahan kuningan) yang jelas masih di daerah Jakarta, yah di tempat aksesoris begitu. Kami pesan ke tempat lain, karena nggak mudah lho pesan pin yang memenuhi standar dan harus sama dengan yang dikeluarkan dewan," ujar Yuliadi.

Baca: Temuan 4 Tengkorak Kini Dikaitkan Hilangnya Tiba-tiba 4 Anggota Keluarga Wanita Tua Pemilik Rumah

Baca: Dokter Meninggal karena Kelelahan Bekerja, Sempat Pingsan setelah Tanya Kabar Ibu Pasiennya

Bila pin berbahan kuningan tidak kunjung ditemukan, maka Setwan terpaksa menyematkan pin emas kepada caleg PSI sebagai identitas anggota DPRD dan sifatnya hanya sementara.

Bila pin berbahan kuningan sudah dibeli, maka Setwan akan menyimpan pin emas tersebut sebagai cadangan.

"Sesuai arahan Ketua DPRD DKI (Prasetio Edi Marsudi), pin kami simpan, nanti digunakan bila dibutuhkan karena itu hak mereka (PSI) kalau tidak mau memakai pin emas," ucapnya.

DPW PSI DKI Jakarta menolak kadernya memakai pin berbahan emas sebagai atribut menjadi anggota DPRD.

PSI menganggap, pengadaan pin emas itu pemborosan anggaran, sehingga dia mengusulkan agar diubah memakai pin berbahan kuningan.

Baca: Detik-detik Suami Ngamuk di Depan Orang Ramai, Hunus Pisau & Tikam Pria yang Selingkuhi Istrinya

Baca: Bocah Perempuan Empat Tahun Meninggal, Lehernya Tersayat Benang Layang-layang di Jalan Raya

"Kami menilai sangat tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri, jadi sebaiknya dialihkan untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat," kata Idris Ahmad, Caleg DPRD PSI terpilih periode 2019-2024.

Pemprov DKI menganggarkan dana sekitar Rp 1,3 miliar untuk pembelian pin emas dengan kadar 22 karat. Emas seberat 5 gram dibeli untuk 132 orang dengan anggaran Rp 552.703.800 dan emas seberat 7 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp 779.647.330.

Meski jumlah anggota legislatif terpilih di DKI hanya 106 orang, namun sisa pin emasnya nanti akan disimpan sebagai cadangan bila ada anggota yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mantan Anak Buah Ahok Hajar Balik Tina Toon Usai Sindir Kasar PSI Soal Pin Emas DPRD