Apersi Pesimis Capai Target Jika Kuota KPR Belum Ditambah di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com - Dari 6000 unit rumah yang ditargetkan di awal tahun, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Sumatera Utara (Sumut) sudah menyelesaikan 2600 unit pada semester pertama. Hingga saat ini tersisa 3400 unit lagi.

Ketua Apersi DPD Sumut Irwan Ray pesimis bisa menyelesaikan target tersebut pada tahun ini mengingat kondisi yang saat ini terjadi.

Ia mengatakan memasuki semester kedua pertumbuhan rumah subisidi masih stagnan.

"Semester pertama Bank BTN bisa mengKPRkan 900 unit dalam sebulan kini hanya 100 unit. Kondisinya saat ini produksinya banyak, konsumennya banyak tapi ada kehabisan kuota KPR di Bank BTN," jelasnya Kamis (22/8/2019).

Ia mengatakan pada tahun anggaran 2019 ditetapkan totalnya antara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pemerintah (FLPP) dan subsidi selisih bunga Bank BTN totalnya itu 168.000 unit untuk seluruh Indonesia.

"Dari 168.000 unit akan dibagi kepada 22 bank pelaksana penyaluran KPR rumah subsidi. Kondisinya yang 168.000 ini disalurkan oleh 22 bank pelaksana namun 90 persennya Bank BTN yang menyalurkan," jelasnya.

Pada semester pertama Bank BTN kehabisan kuota. Karena kuota mereka habis para pengembang rumah yang sudah siap membangun rumah dan sudah memiliki konsumen tidak bisa KPR.

"Teman-teman mencari alternatif Bank lain. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena mereka juga kehabisan kuota," katanya.

Irwan mengatakan kuota ini pertama habis di Indonesia yakni Sumatera Utara.

Kemudian asosiasi yang mengusulkan kepada DPP nya masing-masing agar bisa melakukan sesuatu sehingga kuota ini ini ditambah lagi.

"Dari pimpinan pusat mereka juga desak ke Bank BTN agar ditambah kuotanya, biar pengembang bisa jalan. BTN juga kan anggarannya dari APBN, mereka nggak bisa mengeluarkan sembarang saja," katanya.

Kata Irwan sama halnya dengan Menteri PUPR juga tidak bisa berbuat banyak karena anggaran ada di Kementerian Keuangan.

Kementerian PUPR menyurati Kementrian Keuangan untuk penambahan kuota tapi sampai saat ini belum ada penambahan kuota.

"Kondisi sehabis pemilu menjadi tantangan baru. Mengingat kabinet baru juga belum dipilih jadi belum tahu kebijakannya seperti apa," jelasnya.

Ia tak menampik banyak hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) yang berada di bawah Kementerian PUPR juga mengambil kebijakan.