Mengenal Masyarakat Adat yang Kini Dibolehkan MK Berkebun di Kawasan Hutan

Pemohon diwakili Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit, Nurhanudin Achmad.

Dikutip dari Tribun Ternate, putusan MK ini sebenarnya berangkat dari hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya terhadap:

• Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5
• Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20

Kedua pasal tersebut sebelumnya mewajibkan setiap orang, termasuk masyarakat adat, untuk memiliki izin usaha jika ingin berkebun di kawasan hutan.

Amar Putusan MK

• MK mengabulkan permohonan uji materi sebagian.
• MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa masyarakat adat yang hidup secara turun-temurun di kawasan hutan dikecualikan dari kewajiban izin usaha.
• Artinya, masyarakat adat boleh berkebun tanpa izin, selama kegiatan itu tidak untuk tujuan komersial.

Dampak Putusan

• Perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan secara tradisional.
• Pengakuan terhadap hak ulayat dan praktik agrikultur tradisional masyarakat adat.
  Pengecualian ini tidak berlaku jika kegiatan berkebun dilakukan untuk kepentingan bisnis atau komersial.

Sebahagian tulisan ini telah tayang di Tribun Ternate dengan judul Putusan MK: Masyarakat Adat Bebas Berkebun di Hutan, Asal Bukan untuk Bisnis

(tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan