Traktor Kuning: Sejarah Panjang yang Ditenggelamkan

SESUNGGUHNYA bukan perkara keterpurukan benar yang menerbitkan sedih dan kecewa. Bahwa PSDS terdegradasi, jatuh dari Liga 3 ke Liga 4, pada dasarnya sudah mendekati level keniscayaan. Artinya, jika tidak jatuh justru mengherankan. Justru menjadi keajaiban. Pasalnya, dari segenap sisi, PSDS memang tidak memenuhi persyaratan sebagai tim yang –paling tidak– dapat memberi daya kompetitif.

Setahun lalu, pada kompetisi yang sama, PSDS juga payah. Traktor Kuning, demikian tim ini diberi julukan, terpuruk di zona playoff degradasi. Kala itu, empat klub jadi pesaing, yakni Persikab Bandung, Persiba Bantul, 757 Kepri Jaya FC, dan PSCS Cilacap, dan PSDS akhirnya lolos dari lubang jarum. Di laga pamungkas, PSDS menekuk Persikab 3-1.

Semestinya, daya kompetitif yang payah di musim 2024/2025, disikapi sebagai pelecut sekaligus alert. Jadi pengingat agar jangan lagi sampai pada situasi yang sama. Dengan kata lain, manajemen PSDS seyogianya segera berbenah. Alih-alih bersaing untuk terhindar dari kejatuhan ke kasta terendah, kenapa tidak justru berjuang naik ke Liga 2?

Namun kita tahu yang seperti ini tak terjadi. PSDS mengulang kesalahan serupa. Bahkan jauh lebih buruk. Liga 3 musim 2025/2026 dimulai 29 November 2025, dan sampai setidaknya dua bulan sebelumnya, skuat PSDS bahkan belum ada. Sempat pula melejit isu “pindah tangan”. PSDS ditawarkan secara terbuka kepada siapa pun yang berminat. Harganya? Ini yang miris. Tak lebih besar dari nilai tiga ruko –walau belakangan dibantah oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan “manajemen”. Isu lain, PSDS akan diakuisisi Pemerintah Kabupaten Bontang, Kalimatan Timur.

Kedua isu mentah, dan pada akhir Oktober, skuat terbentuk. Ya, singkat saja. Cukup satu bulan. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada nama besar. Skuat dihuni pemain-pemain usia muda. Pemain-pemain yang tidak punya pengamalan mumpuni untuk mengarungi kompetisi nasional. Kebanyakan “baru lepas” dari “akademi”, pusat-pusat pendidikan dan pelatihan, atau beredar di klub-klub “dadakan” yang bertarung di turnamen antarkampung.

Manajemen PSDS, yang juga seperti muncul sekonyong-konyong dari “alam ketiadaan”, tentu saja tidak berani banyak bicara. Tidak ada target optimistis. Tidak ada pembicaraan yang menyinggung Liga 2. Seolah kompetisi strata kedua ini memang terlalu jauh jaraknya dari jangkauan PSDS dan mustahil untuk bisa lolos ke sana.
Pesimisme yang boleh dimaklumkan? Untuk menjawabnya perlu ditarik benang merah yang bercabang.

Pertama, bahwa manajemen pada akhirnya terpaksa menundukkan kepala lantaran senyata-nyatanya tidak punya daya untuk membangun skuad yang lebih bagus dari musim sebelumnya. Mereka tidak punya uang. Sponsor yang masuk sedikit, yang kalau pun ada paling-paling sekadar memberikan support untuk akomodasi, transportasi, atau pengadaan kostum dan perlengkapan pertandingan. Tidak ada dana segar untuk belanja di bursa transfer, misalnya.

Pertanyaan lebih lanjut, apakah mereka tidak berusaha? Pastinya berusaha. Namun usaha dan hasil tidak selalu bisa seiring sejalan, bukan? Terlebih-lebih di sepak bola. Terlebih-lebih sepak bola strata tiga yang sama sekali tidak hiruk-pikuk. Tidak ada popularitas di sini. Tidak ada sorotan yang memungkinkan untuk jadi trending topic. Sponsor yang disodori proposal pastinya berpikir, apa yang mereka dapatkan dari dana yang dialirkan ke PSDS? Tidakkah ini akan jadi sebangsa “uang hangus” belaka?

PSDS pada dasarnya punya sejarah panjang. Tahun 1987, PSDS lolos ke Divisi Utama PSSI setelah menjuarai Kompetisi Divisi I pada musim itu.  Dalam grand final yang digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat, 23 Januari 1987, PSDS menekuk Persitara Jakarta Utara 1-0. Satu catatan ironis sebab 39 tahun berselang, persisnya 1 Februari 2026, Persitara pula yang mengirim PSDS ke Liga 4, kompetisi amatir yang mementaskan pertandingan-pertandingannya di lapangan-lapangan kampung, yang beberapa di antaranya, sejauh ini, memang benar-benar kampungan.

Terlepas dari ironi ini, sepanjang 39 tahun beredar di kancah sepak bola nasional, PSDS telah merajut banyak cerita. Termasuk keberhasilan menembus fase enam besar Kompetisi Perserikatan. Pada pertandingan kontra Persebaya Surabaya di Stadion Utama Senayan (sekarang Gelora Bung Karno) pada 25 Februari 1992, walau akhirnya kalah 2-3, PSDS menunjukkan permainan memukau yang dikenang untuk waktu yang lama. Di era, penyatuan liga (perserikatan dan galatama), PSDS juga meninggalkan jejak pencapaian yang boleh dikata tak buruk-buruk amat. Setidaknya, sejak 1994, mereka bisa bertahan di jajaran elite ini selama 14 tahun.

Sayangnya, setelah ini, Traktor Kuning tidak pernah bisa kembali. Mereka tenggelam dan makin tenggelam. Tahun 2024, mereka turun ke Liga 3 (ketika itu Liga Nusantara). Dan lebih disayangkan lagi, sampai saat PSDS dipastikan makin jatuh ke Liga 4, tidak banyak peran pemerintah daerah. Ini jadi benang merah kedua. Ibarat kapal yang bocor di banyak tempat, PSDS dibiarkan tenggelam. Para pejabat Deli Serdang, pemimpin-pemimpin pemerintahan kabupaten yang silih berganti duduk di kursi kekuasaan, sekadar menonton dari kejauhan.

Jangankan bantuan yang betul-betul konkret, tiap kali disinggung, mereka segera berlindung di balik tameng peraturan pemerintah, yang konyolnya ditafsir dengan kaca pandang keliru.
Mereka bilang begini: ‘pemerintah daerah dilarang terlibat dalam pengelolaan badan olahraga profesional’. Sampai sejauh ini mereka benar, tapi tidak sepenuhnya. Mereka hanya separuh benar, sebab peraturan pemerintah ini mesti diurai dan diturunkan lagi, terutama menyangkut kata ‘profesional’. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, memukul rata ‘kompetisi nasional’ sebagai kompetisi ‘profesional’. Padahal tidak demikian. Kompetisi nasional memiliki empat strata yakni Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Status keempatnya tak sama. Liga 1 dan 2 merupakan kompetisi profesional, diikuti oleh klub-klub profesional yang mengelola “hidupnya” benar-benar secara profesional. Keseharian klub dijalankan oleh manajemen profesional yang berbentuk PT. Bahkan ada yang sudah melantai di bursa saham.

Liga 3 adalah kompetisi semi amatir. Adapun Liga 4 sepenuhnya amatir. Mengacu pada regulasi tadi, maka jelas termungkinkan bagi Pemerintah Daerah Deli Serdang untuk terlibat di PSDS. Kalau pun masih “ragu”, takut “tersangkut”, paling tidak bantuan bisa diberikan dengan cara lain. Tidak secara langsung, mungkin. Toh, klub-klub lain juga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah masing-masing. Tak terkecuali yang berlaga di Liga 2.

Lantas kenapa tidak? Mungkin kita bisa menengok ke hari-hari tatkala pemilihan umum berlangsung. Sepak bola kerap jadi komoditi yang aduhai. Jualan yang laris bagi para calon, entah itu legislatif maupun eksekutif. Namun di Deli Serdang, kecenderungannnya berbeda. Tak perlu PSDS untuk sampai ke kursi bupati.(t agus khaidir)