Jangan Gerakan Politik Saja, Bobby Sentil Bupati Batubatra soal Ingin Bikin Provinsi Sumatera Timur 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution menyentil Bupati Batubara Baharuddin Siagian  di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD ) 2027 di Kota Medan, Rabu (22/4/2026).

Sentilan tersebut disampaikan Bobby Nasution, lantaran ia mendengar Bupati Batubara ingin membuat gerakan politik mengubah kabupaten menjadi Provinsi Sumatera Timur.  

Awal mulanya, Bobby Nasution mengatakan, ia akan melakukan pendekatan daerah di program RKPD 2027. Dikatakannya, pendekatan pertama adalah kawasan pertumbuhan seperti Kota Aglomarasi. Serta pengembangan kawasan industri terpadu.

"Satu daerah yang lagi coba pendekatan adalah Kabupaten Batubara. Ini adalah kawasan industri yang kami coba bangun sama-sama dengan Perusahaan KIM dan  Danareksa di wilayah Batubara cuma kalau dimekarkan sama Pak Bupati nggak jadi kami buat di sana," jelasnya dalam sambutan.

Menurutnya, kawasan Kabupaten Batubara menjadi wilayah yang bukan hanya akan dibangun industri tetapi juga akan dibangun pertanian cabai.

"Kalau mau jadi provinsi baru jadi bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya. Ini wilayah sama kayak tadi Pak (Menteri) untuk cabai itu, kita fokuskan di Batubara cuma kalau jadi mekar nggak jadi kita buat ini Pak," tuturnya.

Baca juga: Kirim Usulan Ranperda ke DPRD, Pemkab Deliserdang Wacanakan Pemekaran Sunggal

Ia pun menjelaskan ke Mendagri bahwa Bupati Batubara ingin daerahnya dimekarkan menjadi provinsi.

"Mohon izin Pak Mendagri, Pak bupati Batubara pengen mekar katanya Pak jadi Provinsi Sumatera Timur," jelasnya.

Padahal, kata Bobby, ia sudah mengingatkan berkali-kali pemekaran bukan hanya perluasan tetapi juga penciutan daerah.

"Saya pernah sampaikan pada saat paripurna, ketika moratorium pemekaran dibuka, bukan hanya pemekaran yang harus dibicarakan. Tetapi juga penggabungan. Kalau ngomong pemekaran hanya jumlah kabupaten/provinsi bertambah, tapi jangan tabu Pak Menteri ngomong gitu ketika kabupaten/kota bahkan provinsi bisa berkurang," jelasnya.

Bobby pun meminta Bupati Batubara untuk hati-hati dalam pembahasan pemekaran daerah.

"Jadi hati-hati juga Pak Bahar (Bupati). Takut bukan malah berkembang tapi hilang pulak nanti kalau disatukan dengan asahan nggak enak juga. Bukan mekar tapi malah menciut," jelasnya.

Apalagi, kata Bobby, saat ini kondisi keuangan daerah juga harus jadi pertimbangan untuk pemekaran.

"Apalagi kondisi keuangan kita hari ini. Takutnya ngeluh masalah P3K ngeluh, ini kalau mau jadi provinsi belajar jadi provinsi. Wewenang provinsi dikerjakan pakai APBD Batubara. Bercanda-bercanda ini Pak, tapi ada seriusnya dikit," tuturnya.

Usai sambutan, Bobby pun memberikan alasan ia menyentil Bupati Batubara di acara tersebut.

"Gerakan politik, kita sudah sampaikan jangan hanya gerakan politik saja. Tapi gerakan pembangunan juga," jelasnya.

Apalagi, kata Bobby, pembangunan Kabupaten Batubara masih mengandalkan transfer daerah.  

"Kita sampaikan untuk membangun sebuah daerah, itu banyak anggarannya. Tadi bisa dilihat sendiri, anggaran Batubara itu 70 persen masih mengandalkan transfer daerah. Sumut 60 persen sudah menghidupi diri sendiri dengan PAD. Begitu pun Kota Medan 60 persen sudah menghidupi diri sendiri dari  PAD," tegasnya.

Menurutnya, ia bukan sentimen atau pun tutup mata dengan adanya isu pemekeran tersebut. Namun, ada banyak hal yang harus jadi pertimbangan.

"Ini harusnya perbaikan dulu, kalau tadi bisa hidup sendiri, bisa membiayai sendiri dengan PAD tinggi, trasfer pusat rendah. Mungkin bisa. Jangan hanya diskusi politik, diskusi pembangunan dulu saran saya," jelasnya.

Jika nanti pembangunan daerah Batubara meningkat, masyarakat sejahtera barulah bisa ada wacana pemekaran tersebut.

"Kita terbuka, saya bukan anti atau tutup mata. Indikator diperbaiki, habis itu masyarakat sejahteta, cita-cita tercapai. Baru lepas. Jangan kekuatan politik diutamakan rebutan jadi gubernur dan lain-lain kan jadinya susah juga," jelasnya.

Sementara itu Tribun Medan sudah mencoba menghubungi Bupati Batubara Baharuddin Siagian namun tak kunjung mendapat respon hingga berita ini diterbitkan.

Diketahui, Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, dikabarkan terlibat aktif dalam wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) yang kembali mengemuka.

Ia dikabarkan, menghadiri pertemuan strategis (Rembuk ASLAB) yang membahas pembangunan dan dukungan terhadap pemekaran wilayah ini, bersama komite pemekaran.

Mendagri Guyon Singkatan Sumut 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD ) 2027 di Kota Medan, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya, Tito sempat membuat guyonan soal singkatan Sumut yang lebih sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan 'Semua Urusan Mesti Uang Tunai'. Menurut Tito, singkatan itu sudah lama didengarnya bahkan saat ia masih bekerja di Kepolisian.

Awal mukanya, Tito mengatakan itu lantaran di Sumut pihak swasta belum berjalan maksimal.

"Tolong hidupkan swasta, percuma berteori segala macam, kalau swastanya nggak hidup. Siapa yang mau dipajakin. Hidupkan investasi. Saya senang sekali dengar investor nasional dan lokal welcome. Kuncinya ekosistem. Selama ada Pelayanan Satu Pintu saya lihat, Medan bagus. Investor pengusaha, jadi gampang. Yang belum punya pelayanan publik pasti susah. Karena dilempar sana sini ," ucapnya.

Dikatakannya, jika investor dilempar sana sini maka membuat mereka jadi frustasi dan menjauh dari daerah yang mempersulit. Jika investor masuk, otomatis lapangan pekerjaan terbuka, PAD semakin meninggkat.

"Lapangan kerja dapat, PAD naik, produksi berjalan. Efeknya banyak, kuncinya itu jangan sampai yang omongna kita, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ucapnya.

Dikatakannya, Sumut selalu mempunyai singkatan jokes di kalangan masyarakat dan investor.

"Tantangan semua birokrat daerah ini, saya kalau nyebutkan ini, semacam udah jadi jokes-nya kitalah, bahwa Sumut itu (singkatannya) 'semua usaha', apa Pak Bupati Deliserdang? Semua usaha? Ha itu, dia dari zaman saya polisi juga bahasanya gitu Sumut Semua Urusan Mesti Uang Tunai," ucapnya.

Dikatakannya, artinya di Sumut ini sulit bagi para pengusaha atau investor masuk dan sulit juga PAD di Sumut meningkat.

"Artinya kan sulit bagi para pengusaha itu, tolong diganti Pak Gus Irawan, kalau di NTT itu sudah disosialisasikan dulu NTT singkatannya 'Nasib Tidak Tentu', 'Nanti Tuhan Tolong', tapi zaman Pak Victor diganti dan disosialisasikan 'Nikmat Tiada Tara', " guyon Tito.

Ia berharap, jokes soal singkatan Sumut bisa berubah bukan hanya 'Semua Urusan Mesti Uang Tunai’.

"Harus diganti, Sumut 'Semua Urusan Mudah Unggul Transparan' gitu dong. Jangan dipalakin duluan perizinannya. Jangan dipalakin sebelum mereka pengusaha jalan. Belum jalan aja, mereka dipalakin repotlah. Nah, ini program prioritas nasional, tadi saya sampaikan Pak Gub harus ditangkap dan diakomodir," tegasnya.