Instruksi Mendagri, Pemko Siantar Hibahkan Rp 25 Miliar Untuk Bener Meriah

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama sejumlah kepala daerah di Sumut menyepakati pemberian dana hibah untuk membantu penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.

Adapun total bantuan hibah dari pemerintah mencapai Rp260 miliar.

Besaran hibah merupakan sebagian dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumut.

Ada delapan pemda, yang dua di antaranya pemerintah kota (pemko) yang telah sepakat.

Kedua pemko yakni, Pemko Pematangsiantar menyepakati Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, Pemko Medan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Tamiang.

Enam pemda lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur, Pemkab Simalungun Rp30 miliar kepada Kabupaten Aceh Utara.

Disusul Pemkab Asahan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen, dan Pemkab Serdang Bedagai Rp25 miliar untuk Kabupaten Pidie Jaya. 

Selanjutnya, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, dan Pemkab Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Kadiskominfo Kota Pematangsiantar, Johannes Sihombing menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan instruksi Mendagri di mana seremonial penyerahan dilaksanakan pada Senin (20/4/2026).

“Penyerahan bantuan ini merupakan hasil dari potongan TKD terhadap Pemko Pematangsiantar sebesar Rp 190 miliar di mana TKD tersebut akhirnya dikembalikan lagi ke Pemko,” kata Johannes Sihombing, Rabu (22/4/2026) sore.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas solidaritas yang ditunjukkan para kepala daerah di Sumut, di tengah kondisi fiskal daerah penerima yang terbatas.

"Terima kasih kepada delapan kepala daerah yang menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit," kata Tito, seraya menjelaskan penambahan TKD tahun 2026 ini mencapai total Rp10,6 triliun, yang terdiri dari Rp6,3 triliun untuk Sumut, Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), dan Rp1,6 triliun untuk Aceh.

Lebih lanjut, Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dalam setiap kebijakan serta menghindari praktik korupsi maupun pemborosan anggaran. 

Di tengah ketidakpastian global, ia meminta seluruh pemda agar tetap fokus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi.

Sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. 

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan