Putusan PK MA: Pemprov Sumut dan Pemko Siantar, Wajib Bayar Rp 40,7 Miliar Untuk Lahan SMA 5

- Kepastian hukum: Dengan melaksanakan putusan, lahan resmi menjadi milik pemerintah, sehingga aktivitas pendidikan tetap berjalan.

- Supremasi hukum: Mengabaikan putusan MA sama dengan pembangkangan terhadap hukum dan mencederai prinsip negara hukum.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum.

Putusan Mahkamah Agung adalah final dan mengikat, sehingga wajib dilaksanakan.

Relokasi bukanlah solusi, melainkan potensi masalah baru. Jalan terbaik adalah menghormati putusan, membayar ganti rugi, dan memastikan SMAN 5 Pematangsiantar tetap beroperasi di lahan yang sudah ada.

Dengan begitu, kepastian hukum tercapai, pendidikan ,tetap berjalan, dan prinsip negara hukum tetap dijunjung tinggi.

(alj/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan