Nasib Honorer DPRD Deli Serdang Tak Jelas, Berbulan-bulan Kerja Tanpa Gaji

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Puluhan pegawai di Sekretariat DPRD Deli Serdang yang sebelumnya berstatus tenaga honorer namun tidak masuk data base BKN merasa terkatung-katung bekerja tanpa kejelasan.

Meski bekerja di kantor Sekretariat DPRD namun tidak banyak dewan yang perhatian sama mereka.

Berbulan-bulan bekerja mereka datang tanpa gaji.

Informasi yang dihimpun, meski berstatus sama namun tidak semua bernasib sama.

Ada diantara mereka yang bisa gajian dan melakukan absensi melalui aplikasi DSS (Deli Serdang Sehat) namun ada juga sebagian yang tidak bisa.

Disebut-sebut siapa yang punya beking kuat maka nasibnya jelas dan sebaliknya siapa yang tidak saat ini terkatung-katung. 

"Kami ya belum gajian lah namanya saja nggak ada SK. Nggak terbuka disini bang siapa yang dipindahkan jadi BHL dan siapa yang dipertahankan," kata salah satu tenaga honorer. 

Sebelumnya para honorer yang tidak masuk dalam data base di lingkungan Pemkab Deli Serdang sudah mendaftar ulang ke kantor Badan Kepegawaian dan Penembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Setelah di data kembali di Januari lalu mereka selanjutnya di kembalikan ke masing-masing OPD.

Oleh BKPSDM sebagian diantara mereka diarahkan untuk dijadikan Buruh Harian Lepas (BHL) termasuk mereka-mereka yang ada di Sekretariat DPRD. 

Untuk di beberapa OPD sudah banyak yang akhirnya mundur dengan sendirinya. Hal ini lantaran mereka dijadikan BHL dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Karena merasa pendidikan akhir tidak sesuai dengan tawaran kerja makanya banyak yang akhirnya mundur dengan sendirinya. Terkait hal ini beberapa honorer yang ada di DPRD pun mengaku tidak tahu kemana mereka.

"Nggak ada nama-namanya siapa yang jadi BHL dan siapa yang tidak. Sekarang ini ada yang bisa absen dan ada yang tidak," kata tenaga honorer lainnya. 

Untuk tahun lalu tenaga honorer yang ada di DPRD masih bergaji 2,7 juta sebulan. Untuk tahun ini diantara mereka sebagian besarnya lagi sudah tidak lagi menerima.

Persoalan ini juga sempat dibawa dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang dengan agenda Penjelasan Bupati tentang LKPJ Bupati tahun anggaran 2025.