Pertama Daftar Bisnis Sistem SDGs, Pemprov Sumut Resmi Susun RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumut resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap mengatakan, penyusunan RAD ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik.

Sulaiman menjelaskan, peluncuran Business Registration System (BRS) SDGs adalah sistem pendaftaran bisnis berbasis digital.

"Sistem bisnis ini diklaim, sistem pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan," jelasnya saat memberikan sambutan di acara peluncuran BRS SDGs, Senin (6/4/2026).

Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan, RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten.

Baca juga: Wali Kota Medan Ajak Pelaku UMKM Berani Promosikan Produk di Era Digital

"Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," terangnya.

Sulaiman juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.

"Terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030.

Diantaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp 115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat.

"SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," terangnya.

Dijelaskannya, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur," ucapnya.

Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026. 

"Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis," ucapnya.

Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut. 

Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.
"Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," singkatnya.