Izin PT TPL Dicabut, Begini Refleksi Pastor Supriyadi Pardosi

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Satu diantara tokoh agama yang turut serta menyerukan tutup TPL adalah Pastor Supriyadi Pardosi, OFM Cap.

Berbagai kegiatan di luar biara ia ikuti agar bisa mendampingi masyarakat adat yang menjadi korban kriminalisasi PT TPL.

Ia juga turut memperjuangkan nasib masyarakat adat di ruang wakil rakyat, DPR RI. Bahkan, ia turun ke jalan menyerukan pertobatan ekologis. Di kantor Gubernur Sumut, ia juga turut serta berteriak agar kelestarian alam di Sumut tetap terjaga dan terhindar dari perusahaan yang disinyalir merusak lingkungan.

Tepat pada tanggal 20 Januari 2026, pemerintah pusat menyampaikan kepada publik ada sebanyak 28 perusahaan yang izinnya dicabut.

Menurutnya, perjuangannya selama ini, ia serahkan kepada Tuhan. Ia akhirnya menuliskan buah refleksinya dengan judul "Izin PT TPL Dicabut: Lebih Baik Cemas dan Was-was daripada Sukacita yang Bodoh".

"Sejak awal saya ikut dalam perjuangan Tutup TPL ini, sebenarnya, dalam kesadaran saya ada juga perasaan ciut, 'Siapakah kami bersama semua teman seperjuangan dalam menghadapi perusahaan yang sangat besar ini?' Bila ditanya soal keyakinan bahwa PT ini akan tutup, dalam hati kecil, sebenarnya ada keraguan, walaupun harapan tidak padam, bahwa bila Tuhan berkehendak, ketidakmungkinan sekalipun dapat Ia wujudkan. Dalam hal ini, banyak sekali pelajaran dan pengalaman baru yang saya temukan di lapangan," ujar Pastor Supriyadi Pardosi, OFM Cap kepada tribun-medan.com, Kamis (22/1/2026).

Walau kadang rasa pesimis muncul dari pihak yang sudah pernah berjuang melawan pengrusakan alam ini muncul, ia tetap semangat.

"Pertama-tama, cerita dari masyarakat teman seperjuangan, garda terdepan dalam seruan Tutup TPL ini, sangat sering menambahkan pengalaman dan pelajaran berarti bagi saya," tuturnya.

"Mereka yang sudah lama berjuang tidak jarang berkisah tentang aroma kesia-siaan yang mereka rasakan dalam berhadapan dengan pemerintah dan aparat tempat mereka sebenarnya mengaduh," lanjutnya.

"Karena itu, dalam pengalaman bersama mereka menghadapi pemerintah, ungkapan pesimis mereka itu pada umumnya mereka sampaikan tanpa takut," lanjutnya.

Imam muda ini juga turut merasakan getirnya perjuangan para aktivis dan kelompok masyarakat yang melawan tindakan kriminalisasi perusahaan yang diduga merusak lingkungan.

"Saya bisa merasakan kelelahan dan kejenuhan mereka, yang nyata-nyata sungguh merasakan tidak sedikit penderitaan bahkan kriminalisasi dari PT TPL ini," terangnya.

"Mereka seperti diberi kesempatan untuk bersuara, tetapi hasilnya tidak pernah mereka rasakan. Persoalan yang mereka hadapi sungguh benar-benar menyangkut hidup-mati mereka, tetapi seolah-olah persoalan biasa atau bahkan tidak perlu diperhatikan dan diseriusi oleh pemerintah dan pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas nasib mereka," lanjutnya.

Ia juga menyoal soal koordinasi dengan aparat dan pemerintah dalam memperjuangkan kelestarian alam.

"Kemudian, sebelum bencana alam: longsor dan banjir bandang yang terjadi di Aceh, Tapanuli Raya, dan Sumbar, apa yang sering dikeluhkan oleh teman-teman masyarakat seperjuangan di atas memang benar-benar kami alami. Dalam perjalanan perjuangan itu, kita sudah berkomunikasi dengan pihak Kapolres Simalungun dan Dandim, bahkan kita sudah dua kali ber-Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR Pusat di Jakarta dan Medan di mana hadir juga Kementerian HAM, Komnas HAM, Polda Sumut turut hadir, termasuk beraudiensi dengan Gubsu di Medan," terangnya.

"Dalam kenyataan, tak satupun pertemuan itu yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat korban kriminalisasi oleh pihak PT TPL tersebut. Rasa yang sama, keraguan dan pesimisme itupun akhirnya semakin besar, meskipun kepada diri sendiri dan teman-teman seperjuangan selalu kita usahakan untuk menyemangati diri dan terus komit dengan perjuangan ini," lanjutnya.

Selanjutnya, ia paparkan soal bencana longsor dan banjir bandang pada bulan November 2025 lalu.

Terakhir, tibalah berita di akhir November 2025 yang lalu, bencana longsor dan banjir bandang terjadi seperti sudah kita ketahui bersama. Tentu, tidak seorangpun kita menduga apalagi mengharapkan peristiwa itu. Akan tetapi, dalam permenungan saya, sepertinya alam sendiripun sudah jenuh dengan perusakan dan ketidakpedulian pemerintah dan para perusahaan perusak lingkungan hidup ini. Tidak hanya di situ, alam sepertinya sungguh memahami kesia-siaan perjuangan kita dan semua pihak yang benar-benar peduli dengan keadaan lingkungan kita yang sangat jauh dari keadaan alaminya. Setelah kita demonstrasi dengan jumlah massa yang tidak sedikit di depan kantor Gubsu pada peringatan Hari Pahlawan 10 Nov 2025 yang lalu untuk menyuarakan keresahan dan tuntutan keadilan dari pihak pemerintah terhadap alam dan saudara-i kita masyarakat yang ditindas dan dianiaya selama ini, alampun ikut bersuara melalui bencana alam yang lalu. Sekali lagi, kita sama sekali tidak mengharapkan itu, teristimewa dampak kerusakan dan kerugian yang diakibatkannya, tetapi alam sendiri seoalah-olah sedang bergumam, “Kami tidak merusak apapun, kecuali kami sendiri yang telah kalian rusak parah.”

Setelah kejadian itu, kami sebenarnya sungguh memilih untuk “diam” dan mengesampingkan perjuangan Tutup TPL ini, dengan kesadaran bahwa membantu saudara-i terdampak bencana jauh lebih penting. Lalu, tiba-tiba kemarin malam, kita semua mendengar berita dan konfrensi pers dari pemerintah pusat, bahwa salah satu yang kita tunggu-tunggu akhirnya diterima dan disanggupi pemerintah: PT TPL dicabut ijinnya. Dalam hati sungguh ada perasaan lega dan gembira, walaupun ada juga di dalam benak, “Kalau bukan karena bencana kemarin, mungkin suara, teriakan dan perjuangan kita akan tetap seperti didengar dan ditampung pemerintah dan antek-anteknya, tetapi sama saja dengan kebiasaan tiada faedahnya.” Dan inipun, sekalipun sudah diumumkan pemerintah pusat kemarin, rasa was-was dan pesimisme itu tetap ada, “Apakah TPL ini akan benar-benar tutup secara permanen.” Dalam keheningan saya berkata dalam hati, “Walaupun hati gembira mendengar berita kemarin, kecemasan dan kejenuhan dengan kebiasaan pemerintah dalam mewujudkan kepedulian kepada lingkungan hidup dan keadilan bagi masyarakat kecil ini sepertinya tidak akan pernah lekang.” Dan mungkin baik, terhadap pemerintah kita di Indonesia ini, sikap cemas dan was-was ini lebih baik dipelihara dengan semua pengalaman dan pengenalan yang ada, daripada sukacita kebodohan, yang siap menjadi lahan pemanfaatan watak mereka, yang kita semua tidak tahu rupa aslinya selain kekaburan dan ketakpatutan untuk dipercayai sepenuhnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan