Gubsu Bobby Nasution Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman meski Dana Transfer Dipangkas Rp 1,1 Triliun

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tetap aman meskipun ada pemangkasan dana transfer sebesar Rp1,1 triliun oleh pemerintah pusat.

Menurut Bobby Nasution, pihaknya akan tetap menyesuaikan realisasi anggaran, tetapi hal itu tidak akan memengaruhi anggaran penggajian ASN-PPPK.

Bobby Nasution mengatakan, keamanan gaji itu berlaku apabila 33 kabupaten/kota se-Sumut memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

“Pemotongan atau penyesuaian itu yang pertama kali tidak boleh mengganggu pelayanan dasar. SDM tidak boleh terganggu, termasuk juga penunjangnya, salah satunya gaji dari ASN,” ucap Bobby saat diwawancarai di Regale International Convention Centre Medan, Kamis (9/10/2025).

Bobby mengatakan, pihaknya juga sudah melihat tunjangan untuk ASN-PPPK dalam hal ini.

“Tunjangan juga sudah kita lihat komposisinya. Sejauh ini, insyaallah aman,” jelasnya.

Untuk itu, Bobby meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota bekerja keras untuk meningkatkan PAD. Tujuannya adalah agar dana yang dipangkas bisa tertutupi.

“Insyaallah (penggajian ASN dan PPPK) aman, asal PAD kita juga sesuai (target). Ini kerja keras kita semua, kerja keras dari Bappeda dan semua daerah juga agar PAD-nya sesuai dengan target,” ucapnya.

Latar Belakang Pemotongan Anggaran

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sempat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026.

Diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp269 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2025 yang sebesar Rp919,87 triliun.

Kemudian, dalam prosesnya, pemerintah menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun. Namun, jumlah tersebut masih di bawah alokasi APBN 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah pusat mengurangi anggaran TKD tahun depan karena menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya, enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu dan ingin mengoptimalkan,” ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, beberapa hari lalu, Bobby menyampaikan bahwa untuk Sumut sendiri, pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp1,1 triliun.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan