Ekspor Karet Sumut Masih Stagnan Agustus 2025, Harga Mulai Menguat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kinerja ekspor karet alam asal Sumatera Utara pada Agustus 2025 masih stagnan.

Volume ekspor tercatat sebesar 19.765 ton, sedikit turun dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 19.786 ton. 

Penurunan tipis ini menandakan pertumbuhan bulanan (MoM) negatif, sementara secara tahunan (YoY) anjlok sekitar 12,2 persen dari posisi Agustus 2024 yang mampu menembus 22.522 ton.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, mengatakan capaian ekspor ini masih jauh di bawah kapasitas normal yang bisa mencapai 42 ribu ton per bulan.

Ia menilai ada sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Banyak petani karet mengurangi penyadapan karena produksi menurun saat musim hujan. Di sisi lain, harga yang tidak stabil membuat motivasi petani ikut melemah. Hambatan teknis seperti keterbatasan kontainer dan penundaan pengapalan juga masih menjadi tantangan,” ujar Edy Irwansyah, Selasa (30/9/2025).

Meski volume ekspor masih melemah, Edy menyebut geliat harga karet mulai memberikan harapan.

Rata-rata harga karet pada Agustus 2025 berada di level 169,84 sen AS, sementara pada penutupan 29 September harga tercatat naik ke 172,9 sen AS.

“Perbaikan harga ini memberi sedikit optimisme bagi produsen maupun eksportir. Harapannya tren ini bisa berlanjut sehingga meningkatkan kembali semangat petani maupun kinerja ekspor,” jelasnya.

Edy menuturkan, karet asal Sumut tetap menjadi komoditas strategis di pasar global. Pada Agustus, ekspor menyasar 26 negara tujuan. 

Lima negara non-Eropa menjadi pembeli utama yakni Jepang (35,33 persen), India (11,39 % ), Brasil(10,91 % ), Amerika Serikat (9,26 % ), dan China (8,29 % ).

Adapun kawasan Eropa masih menyumbang sekitar 9,19?ri total ekspor. Beberapa negara yang tercatat antara lain Italia (2,05 % ), Spanyol (1,84 % ), Jerman (1,84 % ), hingga Polandia (1,02 % ).

“Meskipun kontribusi Eropa relatif kecil dibanding Asia, kawasan ini tetap penting karena distribusinya cukup merata di banyak negara,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy menyoroti dinamika regulasi di Eropa, terutama terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Aturan ini semula dijadwalkan berlaku dalam waktu dekat, namun parlemen Eropa tengah mengusulkan penundaan implementasi.