Banggar Ultimatum Wali Kota Binjai Agar Tak Jor-Joran Membangun di Tengah Kondisi Keuangan Defisit

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Anggota badan anggaran (Banggar) dari Fraksi Gerindra DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir memberi ultimatum kepada wali kota agar tak jor-joran membangun di tengah kondisi keuangan defisit.

Diketahui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Binjai memberi catatan penting kepada wali kota atas temuan auditor dalam perencanaan dan penganggaran pendapatan asli daerah (PAD) tak rasional hingga berbuntut utang menumpuk puluhan miliar. 

Bahkan, dia menduga, jor-joran membangun itu diduga ke arah bagi-bagi proyek saja. 

Sebagai Anggota Banggar, dia meminta agar penyusunan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025 harus lebih rasional.

Jangan kembali terulang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara. 

"P-APBD itu harusnya disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah, agar tidak menjadi penambahan utang baru di kemudian hari," ujar Ronggur, Selasa (2/9/2025).

Lanjut Ronggur, harusnya ada agenda rapat pembahasan P-APBD 2025 yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dengan Banggar pada hari ini.

Namun, kata Ronggur, TAPD tidak hadir.

Alhasil, rapat tersebut batal digelar. Terkait temuan auditor, kata Ronggur, hal tersebut harus menjadi catatan dan koreksi Pemko Binjai.

"Terkait temuan BPK, itu menjadi koreksi dan harus segera ditindaklanjuti agar temuan itu tidak berlanjut ke arah proses penegakan hukum. Jika ada temuan, pulangkan dan perbaiki," ujar Ronggur. 

"Di Dinas PU bahkan banyak pekerjaan dari 3 tahun lalu yang belum terbayarkan. Dan itu jumlahnya cukup besar," tambahnya. 

Karenanya, Ronggur menyebut, Fraksi Gerindra DPRD Binjai mendorong agar P-APBD 2025 fokus membayar utang saja. Itu demi keuangan Pemko Binjai lebih baik kedepannya.

"Orientasinya jangan mau membangun tapi tenaga kurang. Alhasil, nambah utang lagi," ucap Ronggur.

Pengesahan P-APBD 2025 di Kota Binjai kalah cepat dengan Langkat. Disinggung soal itu, Ronggur menuding, TAPD tidak siap dalam menyajikan data yang diminta dan bahkan tidak transparan.

"Kemarin terjadi dan saat itu, Kepala BPKPAD Erwin Toga tidak hadir. Sebab, sedang menghadiri pemanggilan di Kejari Binjai. Saya gak tau, apa ada kaitannya hal itu dengan kesiapan kawan-kawan TAPD saat rapat di Banggar," kata Ronggur.