Demonstran Dipijaki, Pakaian Dilucuti Tinggal Kolor, Ini Kata Kapolda Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Gelombang demonstrasi di Sumut, yang memuncak dipicu penolakan kenaikan gaji tunjangan DPR hingga aksi joget-joget berujung ricuh dan dugaan penganiayaan.

Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjumlah 800an personel menyisakan luka dan dugaan pelanggaran, yang terpusat di Gedung DPRD Sumut, Selasa (26/8/2025).

Amatan Tribun-Medan.com dan sesuai video yang dipegang, seorang pendemo menjadi korban kekerasan aparat.

Tubuhnya yang tak berdaya, ditarik dari barisan rekan, lalu diseret, kepalanya dijepit paha polisi berbadan tambun (kaus hijau), lalu kepalanya dipijak oleh polisi lain berkemeja biru berliris ungu-putih dengan hentakan kaki keras di atas tanah.

Selain itu, seorang demonstran bertubuh gempa berkaus merah juga menjadi korban ketidakhumanisan aparat kepolisian.

Pakaian atas dan celana terlucuti, hingga menyisakan celana dalam.

"Kembalikan rekan kami yang kalian tangkap, kami hanya menyuarakan suara rakyat dan ingin bertemu wakil rakyat. Kenapa kalian siksa rekan kami," teriak massa saat detik-detik unjuk rasa ricuh.

Selama unjuk rasa, bentrok diwarnai aksi lempar batu, tembakan water canon, baku hantam, dan saling kejar dari Gedung DPRD Sumut hingga objek vital Sun Plaza.

Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan sempat diwawancarai di sela penghujung aksi massa yang mulai berangsur reda.

Kapolda ditanyai terkait pengamanan, SOP, dan dugaan kekerasan pada massa aksi.

"Polri memberi pengamanan sesuai aturan Undang-undang sejak jam 6, dan jam 18 harusnya sudah bubar. Kita lihat tadi mereka merusak pagar, fasilitas umum sehingga dilakukan pembubaran. Ingat jangan coba-coba mengganggu keamanan Sumatra Utara," kata Kapolda Sumut. 

Ditanyai soal situasi terkini di atas pukul 18.00 WIB, Kapolda mengatakan sudah aman. Kapolda tiba-tiba menyinggung soal investasi dan ekonomi. 

"Alhamdulillah puji Tuhan aman. Karena kita berpikir untuk investasi dan berniat untuk ekonomi. Personel aman," katanya. 

"Demonstran yang diamankan bagaimana, Pak? Ada berapa orang? Gimana soal tindakan kekerasan dari aparat?,"tanya wartawan. 

"Ya ini semua berkat doa kita semua. Nanti lagi proses. Nanti kita lagi proses. Saya sebagai Kapolda tadi kan minta maaf. Personel hari ini ada 800. Soal itu (penggunaan laras panjang) karena ada SOP," kata Kapolda menutup wawancara. 

Baca juga: USAI Aksi Demo Ricuh hingga Malam, Dasco Kini Sebut Tunjangan Rumah DPR Cuma Sampai Oktober 2025

Aksi unjuk rasa yang dilatarbelakangi "kemewahan" anggota DPR RI seperti tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, terus terjadi.

Setelah demontrasi besar di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (25/8/2025), aksi serupa kini meluas ke Sumatra Utara (Sumut).

Ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan sejumlah pelajar turun ke jalan menuntut DPR RI dibubarkan.

Pantauan Tribun Medan, aksi unjuk rasa memanas lantaran ada satu mahasiswa yang ditahan oleh pihak petugas keamanan. 

Sebagian massa aksi merespons dengan melempar batu dan kembang api ke arah polisi. 

Adanya lemparan tersebut, membuat pihak kepolisian memasang alat perlindungan. Kemudian dua mobil berisi water cannon disiapkan untuk menghalau massa.

Namun, semangat mahasiswa tak kendur. Massa tetap melakukan perlawanan. 

Kembang api dan batu pun terus berseliweran ke arah kepolisian.

Kepolisian akhirnya menyemprotkan air dari mobil water cannon untuk menghalau massa.

Tembakan air membuat massa berlarian dari arah Jalan Imam Bonjol menuju ke Jalan Kejaksaan dan Perdana.  

Amatan Tribunmedan.com, satu pintu gerbang DPRD Sumut roboh akibat kericuhan yang terjadi.

Satu Mahasiswa Dikabarkan Kritis

Ada pengunjuk rasa yang ditangkap dan diseret untuk diamankan ke arah gedung DPRD Sumut. 

"Kembalikan teman kami. Kami demo untuk menyuarakan tuntutan kepada wakil rakyat," teriak pengunjuk rasa. 

Informasi beredar, ada pendemo yang terpaksa dievakuasi usai terjadi bentrokan dengan aparat. Mahasiswa itu sudah dibawa dengan ambulans untuk penanganan medis. 

"Satu orang kritis, dibawa ambulans," kata seorang mahasiswa. 

Ratusan mahasiswa, yang didominasi almamater hijau dan biru muda mulai berorasi di depan Gedung Kantor DPRD Sumut. 

Massa berorasi di atas mobil pikup yang dilengkapi sistem pengeras suara. Orator mendesak untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD Sumut.

"Bapak polisi jangan halangi kami dengan anggota DPRD wakil rakyat. Biar kan kami menemui mereka, biarkan kami masuk ke kantor wakil rakyat kami," kata orator. 

Di sekitaran lokasi massa sempat membakar ban sebagai simbol perlawanan atas kebijakan pemerintah yang seakan tidak berpihak pada nasib rakyat dengan memberikan fasilitas lebih untuk anggota DPR.

Massa juga sempat melemparkan bangkai tikus ke dalam gedung DPRD Sumut.

Bangkai tikus mereka simbolkan sebagai tindakan koruptif para anggota DPR, yang hidup mewah menikmati fasilitas dari pajak yang semakin mencekik leher masyarakat.

Dasco: Tunjangan Sampai Oktober 2025

Setelah riak-riak perlawanan terus muncul ke DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tampil memberi keterangan ke publik.

Dasco bilang ingin meluruskan informasi terkait tunjangan perumahan anggota Dewan Rp 50 juta per bulan. 

Dasco mengatakan, tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.

Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota Dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.

"Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029," kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut Dasco, informasi yang dijelaskan para anggota Dewan sebelumnya mengenai tunjangan perumahan itu kurang lengkap.

Ia menuturkan, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara. Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

Sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai. Namun, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.

"Jadi setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tunjangan rumah lagi," ujar Dasco.

"Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun," tambahnya. 

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai. 

"Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi," tuturnya. (Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan