Ketua PDIP Sumut Tanggapi Keluhan BPJS dan Jalan Rusak di Pardomuan Nauli Labuhanbatu

Warga Pardomuan Nauli Labuhanbatu Keluhkan Jalan Rusak hingga BPJS, Ketua PDIP Sumut Dorong Desa Tangguh Hadapi Krisis

TRIBUN-MEDAN.COM, LABURA-Kondisi infrastruktur jalan, persoalan layanan BPJS, hingga ancaman dampak ekonomi global menjadi isu utama yang disampaikan warga Dusun Pardomuan Nauli, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat menerima kunjungan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Jumat (1/5/2026).

Kunjungan tersebut diisi dialog terbuka antara warga dan rombongan PDIP terkait berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penanganan memadai.

Dalam pemaparannya, Rapidin menyinggung situasi global yang dinilai mulai memberi tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk distribusi energi dan ketahanan ekonomi nasional.

Ia mencontohkan gangguan jalur pelayaran internasional, termasuk kendala kapal pengangkut bahan bakar minyak di kawasan Selat Hormuz, yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan ekonomi.

“Kalau situasi global makin memburuk, desa justru menjadi titik paling penting untuk bertahan. Desa masih punya sumber pangan, masih punya lumbung, masih ada lahan produksi,” kata Rapidin.

Menurut dia, alasan itu pula yang membuat partainya terus mendorong penguatan ekonomi desa, salah satunya melalui pembagian benih jagung ke sejumlah wilayah pedesaan.

Meski demikian, ia mengakui bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan besar yang dihadapi masyarakat.

“Tantangan kita sekarang, terutama di daerah, kemampuan fiskal pemerintah daerah sangat terbatas,” ujarnya.

Dalam sesi aspirasi, warga menyampaikan keluhan utama terkait kondisi jalan yang rusak dan pembangunan yang dinilai tidak maksimal.

Tumpak Sitorus menyebut perbaikan jalan kerap terhambat alasan keterbatasan APBD. Sementara warga lain, Manalu, menyoroti kualitas sejumlah proyek infrastruktur.

“Indonesia kaya, tapi kekayaannya banyak bocor. Ada proyek jalan yang dikerjakan tapi hasilnya tidak sesuai harapan warga,” ujarnya.

Selain infrastruktur, warga juga menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan. Sejumlah masyarakat mengaku kebingungan terkait status kepesertaan yang disebut bermasalah ketika lama tidak digunakan.

Keluhan lain datang dari sektor pertanian. Warga mengadukan genangan air yang dinilai mengganggu tanaman dan aktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Hotler Gultom turut menyampaikan kondisi sejumlah jembatan, termasuk Jembatan Sungai Apung, yang dianggap vital bagi mobilitas masyarakat namun membutuhkan perhatian pemerintah.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Rapidin menyatakan akan membawa persoalan yang menjadi kewenangan pusat untuk dikoordinasikan lintas fraksi PDIP di DPR RI, meski komisi yang ditempatinya tidak secara langsung membidangi infrastruktur.

Ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu dievaluasi.

Rapidin menilai anggaran besar program tersebut semestinya dapat dirancang lebih efektif agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Harus dipikirkan model kebijakan yang paling tepat, agar anggaran negara benar-benar berdampak pada kebutuhan keluarga, khususnya anak-anak,” katanya.

Kunjungan itu ditutup dengan diskusi santai bersama warga terkait kondisi ekonomi rumah tangga, pertanian, dan harapan pembangunan di wilayah pedesaan Labura.(Jun-tribun-medan.com).