PENGAKUAN Mahasiswa Abdimaludin Terima Rp 20 Juta dari Oknum Polisi, Tapi IPW Sebut Bukan Suap

TRIBUN-MEDAN.com - Hampir seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan aksi demo terkait kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Mereka mendesak agar pemerintah memberhentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih. 

Aksi demo mahasiswa ini ternyata menimbulkan kontroversi.

Sebab, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Malaudin mengaku meneripa suap Rp 20 juta dari oknum Polisi untuk mengubah lokasi demo. 

Akibat tindakan Abdi Malaudin membuat publik menilai buruk terhadap aksi mahasiswa di sejumlah daerah. 

Misalnya demo di Kisaran. Ratusan orang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kisaran mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Asahan untuk mempertanyakan pengelolaan anggaran pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, para peserta aksi juga menyinggung soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Aksi yang sempat memanas dan saling dorong serta baku hantam akibat dihalau oleh petugas Satpol PP, akhirnya berjalan damai.

‎Dalam orasinya, para mahasiswa meminta agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa pengunjuk rasa.

‎Safril Darmawan, Ketua HMI Kisaran, meminta suara mahasiswa Kabupaten Asahan disampaikan hingga ke tingkat pemerintahan pusat.

"Terutama, permintaan kami di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggunakan APBN, dialihkan anggarannya ke pendidikan dan kesehatan," katanya.

Terlebih, menurutnya, banyak masalah ditemukan di lapangan terkait dengan MBG yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.

"Selain itu, dampak dari MBG ini, kami mengendus adanya komersial di baliknya. Kenapa, anggaran habis terserap semua ke MBG ini. Infrastruktur rusak, ruang kelas banyak yang hancur dan tak layak," katanya.

Selain itu, lahan pertanian sawah nasional, turut menyusut yang semula ada di angka 8,1 juta hektare pada tahun 2015, menjadi 7,3 hektare pada tahun 2026.

"Sehingga, kami meminta agar kasus MBG ini segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Mendesak agar pemerintah mengevaluasi total program MBG, menolak Kemendikbud menutup sepihak program studi, hentikan rencana impor beras, serta kami menyoroti Bupati yang menggelontorkan dana ke luar daerah," ungkapnya.