Ngaku Diajak Pihak Sekolah, Ratusan Siswa SMP dan SD Ikut Demo Dukung MBG, Ortu tak Menyangka

TRIBUN-MEDAN.com - Jadi sorotan, ratusan siswa ikut aksi dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam.

Aksi dukung MBG tersebut digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Batam.

Orangtua terkejut karena mengira pawai.

Tak disangka, mereka ikut aksi dukung MBG.

Dinas Pendidikan dan pihak sekolah diduga sengaja mengerahkan anak-anak tersebut, namun belakangan membantah.

Para pelajar berasal dari berbagai sekolah di Kota Batam, mulai dari siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sejumlah guru juga dilibatkan dalam aksi ini.

Aksi Siswa Dikritik DPR

Baca juga: ISTANA Selidiki Dugaan Suap Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK Usai Demo dan Pertemuan dengan Wapres Gibran

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengkritik keterlibatan ratusan siswa dalam aksi tersebut.

Dia mengingatkan agar hal tersebut tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi tugas utama para pelajar.

Menurut Lalu Hadrian, penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan, tanpa harus melibatkan siswa turun ke jalan.

"Pada prinsipnya jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu akan berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar, akan mengganggu siswa-siswi kita untuk melaksanakan tugas sesungguhnya mereka yang ada di sekolah," kata Lalu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, sekolah memiliki jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai aspirasi maupun persoalan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

Menurut Lalu, kepala sekolah dan guru dapat menjadi perwakilan untuk menyampaikan masukan kepada Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan program MBG.

"Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya cukup kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikanlah yang berkoordinasi dengan koordinator BGN yang ada di daerah masing-masing," ucapnya.

Lalu juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI tidak ingin siswa dilibatkan dalam aksi turun ke jalan untuk menyampaikan dukungan maupun aspirasi terkait program pemerintah.