Disuruh Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai, Reaksi Purbaya: Saya akan Cek Dulu Kinerjanya

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak bekerja optimal.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI saat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN 2027, Rabu (20/5/2026).

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan instruksi Presiden, termasuk mengevaluasi pejabat di lingkungan Bea Cukai apabila ditemukan kinerja yang tidak sesuai harapan pemerintah.

Purbaya Siap Jalankan Instruksi Presiden

Usai menghadiri jumpa pers KEM-PPKF di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Purbaya menegaskan dirinya akan mengikuti arahan Presiden terkait evaluasi pejabat Bea Cukai.

“Tadi (disampaikan Presiden) kalau kerjanya nggak bener, suruh copot aja. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan , saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” kata Purbaya usai jumpa pers KEM PPKF di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) dikutip dari Tribunnews.

Meski demikian, Purbaya mengatakan akan terlebih dahulu menelaah kondisi dan kinerja pejabat yang dimaksud sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Saat ditanya mengenai penilaian terhadap kinerja Bea Cukai selama ini, ia belum memberikan penjelasan rinci.

“Saya akan cek dulu ya, hahaha...,” ucap Purbaya.

Prabowo Minta Bea Cukai Bergerak Cepat dan Responsif

Dalam pidatonya di DPR RI, Prabowo menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan responsif, termasuk di sektor pengawasan dan kepabeanan.

Menurutnya, pimpinan Bea Cukai perlu segera diganti apabila tidak mampu bekerja efektif dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menilai masyarakat saat ini menginginkan birokrasi yang sigap dan tidak lamban dalam mengambil keputusan.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik budaya birokrasi yang dinilai kerap menunda penyelesaian masalah.

Sorotan pada Praktik Under Invoicing

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung praktik under invoicing yang disebut terjadi dalam rentang waktu panjang, yakni sejak 1991 hingga 2024.

Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang impor atau ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Praktik ini dinilai dapat mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

Menurut Prabowo, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp 15.400 triliun.

Pernyataan itu menjadi bagian dari dorongan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Prabowo Singgung Sejarah Bea Cukai Era Orde Baru

Presiden juga mengungkit kondisi Bea Cukai pada era Orde Baru yang sempat menjadi sorotan akibat tingginya praktik korupsi.

Ia mengingat bagaimana pemerintah saat itu pernah menyerahkan sebagian pengelolaan layanan kepabeanan kepada pihak swasta.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru saking parahnya bea cukai kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu?” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan serius terhadap sistem pengawasan dan pelayanan kepabeanan di Indonesia.

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai evaluasi pejabat Bea Cukai dipandang sebagai pesan politik sekaligus peringatan bagi birokrasi agar meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sorotan terhadap praktik under invoicing juga menunjukkan pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor yang berpotensi merugikan negara.

Di sisi lain, langkah evaluasi pejabat kemungkinan akan menjadi perhatian publik dan pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan iklim investasi, arus perdagangan, hingga kepercayaan terhadap sistem kepabeanan nasional.

Jika reformasi benar-benar dijalankan secara konsisten, pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi pelayanan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional.

Siapa yang dimaksud Prabowo? 

Belum ada informasi valid terkait hal itu. 

Namun, jika merujuk pada struktur organisasi Ditjen Bea Cukai, pimpinan tertinggi lembaga ini adalah Dirjen Djaka Budi Utama. 

Djaka resmi dilantik menjadi Direktur Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sejak 25 Mei 2025. 

Djaka Budhi Utama lahir di Jakarta, 9 November 1967.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer (AKMIL) tahun 1990.

Dia menempuh pendidikan lanjutan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) pada 2004.

Serta di Sekolah Staf Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) pada 2014.

Selain pendidikan militer, Djaka juga mengikuti program pendidikan strategis di Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) pada 2017.

Dia berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tahun 2012.

Pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021.

Kemudian menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI pada tahun 2023.

Pada 2024, Djaka menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, kemudian 2024 menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (Sestama BIN).

Pada 23 Mei 2025 dia resmi dilantik menjadi Direktur Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. 

Atas dedikasi, pengabdian, dan prestasinya, Djaka Budhi Utama telah dianugerahi berbagai tanda kehormatan dan penghargaan negara, antara lain Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Satyalancana Dharma Bantala, Satyalancana Ksatria Yudha.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan