Sosok Mukhamad Misbakhun yang Setuju Pernyataan Prabowo Orang di Desa Gak Pakai Dolar

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS.

Di tengah situasi tersebut, Misbakhun menyatakan sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta masyarakat, khususnya di pedesaan, untuk tidak panik menghadapi fluktuasi kurs.

Menurut Misbakhun, masyarakat di level akar rumput pada dasarnya tidak terlibat langsung dalam transaksi berbasis dolar AS sehingga dampak pelemahan rupiah tidak dirasakan secara langsung dalam aktivitas harian.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan nilai tukar, beliau benar bahwa masyarakat diminta tenang, terutama masyarakat pedesaan karena memang mereka tidak terkait langsung dengan transaksi yang menggunakan dollar," kata Misbakhun, Minggu (17/5/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.

Ia menambahkan bahwa dampak terbesar justru dirasakan oleh sektor yang bergantung pada impor dan kelompok masyarakat dengan aktivitas internasional.

"Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri," ujarnya melanjutkan.

Misbakhun Nilai Pesan Prabowo untuk Menjaga Psikologi Publik

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Misbakhun melihat pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar respons politik, melainkan upaya menjaga stabilitas psikologis masyarakat agar tidak terpengaruh isu ekonomi global.

Menurut dia, penggunaan rupiah sebagai alat transaksi utama di Indonesia menjadi alasan masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap pergerakan dolar AS.

"Karena memang rupiah menjadi alat transaksi di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi tidak menggunakan dollar, menggunakan rupiah. Dan inilah yang menjadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Meski demikian, politikus Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan otoritas moneter.

Desak Bank Indonesia Stabilkan Rupiah

Dalam pernyataannya, Misbakhun secara khusus meminta Bank Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan nilai tukar rupiah.

Ia menilai posisi rupiah saat ini sudah terlalu jauh dari asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2024.

"Untuk itu BI, Bank Indonesia untuk segera melakukan upaya stabilisasi, melakukan upaya-upaya yang konkret bagaimana memberikan kembali rupiah pada penguatan yang memadai," tutur Misbakhun.

Misbakhun juga menyoroti potensi dampak lanjutan terhadap sektor industri nasional. Menurutnya, pelemahan rupiah dapat memicu kenaikan harga bahan baku impor yang kemudian berimbas pada inflasi.

Ia mengingatkan bahwa sektor industri yang masih bergantung pada impor akan menghadapi tekanan lebih besar apabila kurs rupiah terus melemah.

Pertanyakan Fundamental Ekonomi yang Disebut Kuat

Dalam pandangannya, kondisi rupiah saat ini menimbulkan pertanyaan tersendiri karena sebelumnya Gubernur Bank Indonesia menyebut rupiah berada dalam posisi undervalued sementara fundamental ekonomi Indonesia dinilai kuat.

"Ketika fundamental ekonomi sangat kuat kenapa sampai terjadi pelemahan terhadap rupiah?" ungkapnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi dorongan agar Bank Indonesia menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang dinilai efektif dan terukur.

Prabowo Sebut Pangan dan Energi Nasional Masih Aman

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kondisi pangan dan energi nasional masih aman di tengah tekanan global dan gejolak nilai tukar.

Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

"Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak, banyak yang diberikan Yang Maha Kuasa," ujar Presiden Prabowo.

Prabowo juga menyinggung situasi geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk dampak perang di Timur Tengah terhadap distribusi energi dan pupuk.

"Sekarang sudah terbukti banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20 persen BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh, karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas, gas, gas. Pupuk dari urea ya, urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia," kata Prabowo.

Ia menyebut sejumlah negara seperti Australia, Filipina, India, Bangladesh, hingga Brasil mulai mencari pasokan komoditas dari Indonesia, termasuk pupuk urea dan beras.

Sosok Mukhamad Misbakhun

Mukhamad Misbakhun lahir 29 Juli 1970.

Ia adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang saat ini menjadi Anggota DPR RI. Mantan pegawai Ditjen Pajak ini memulai karier politik di Partai Keadilan Sejahtera. dan kemudian bergabung ke Partai Golkar.

Selama menjabat 3 periode berturut-turut sejak 2009, Misbakhun aktif dalam mengawal dan mengkritik kinerja pemerintah, salah satunya Misbakhun dikenal sebagai inisiator Pansus Century. Pada periode jabatan 2019-2024, Misbakhun kembali ditugaskan di Komisi XI DPR RI.

Pada Pemilu 2024, Mukhamad Misbakhun kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dan menjadi Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan.[5]

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Misbakhun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Namun, pada 2005, Misbakhun memutuskan untuk mengundurkan diri dari PNS dan beralih menjadi pengusaha. Dia mendirikan PT. Agar Sehat Makmur Lestari, sebuah perusahaan pengolahan rumput laut, di Pasuruan, Jawa Timur.

Selama menjadi anggota DPR RI, Misbakhun merupakan salah satu anggota DPR yang cukup vokal. Pada periode pertama, Misbakhun merupakan salah satu inisiator Hak Angket Bailout Bank Century.

Hubungannya dengan Menteri Sri Mulyani sempat memanas akibat skandal Bailout Bank Century.

Namun, Misbakhun menunjukkan dukungan saat Sri Mulyani kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Misbakhun menyatakan akan mendukung seluruh kebijakan yang pro rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang menjadi mitranya di Komisi XI DPR RI.

Misbakhun pun tercatat menjadi inisiator utama RUU, terutama pada periode kedua menjadi anggota DPR RI, di antaranya, inisiator UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Kemudian, Misbakhun juga tercatat berjuang keras mengawal UU Tabungan Perumahan Rakyat, UU Jaringan Pengaman Sistem Keamanan (JPSK).

Pada periode ketiga DPR, Misbakhun juga aktif dalam mengawal kinerja pemerintah terkait penanggulangan Covid-19 terutama dari sisi ekonomi.

Misbakhun aktif dalam mengkritik sekaligus memberi masukan kepada Menteri Keuangan dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, di antaranya terkait utang pemerintah, kebijakan dan target pajak, dan anggaran PEN. Saat ini, Misbakhun juga terpilih sebagai Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN).

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan