PENAMPAKAN Tumpukan Uang Rp 10,2 Triliun, Kejagung Sebut Hasil Penertiban Hutan

TRIBUN-MEDAN.com - Tumpukan uang pecahan Rp 100.000 tampak menggunung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Uang itu merupakan hasil sitaan dan denda administratif dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang akan diserahkan ke kas negara. 

Tumpukan uang dibungkus plastik transparan dan disusun bertingkat hingga mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. 

Pada sejumlah bagian, terlihat label bank seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Central Asia. 

Di bagian depan tumpukan uang, terpampang papan bertuliskan “Penyerahan Hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Tahap VII” dengan nilai total Rp 10.270.051.886.464 (Rp 10,27 triliun) serta luas lahan 2.373.171,75 hektare.

Dari Denda dan Setoran Pajak Satgas 

PKH menyebut penyerahan tahap VII ini berasal dari denda administratif, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta setoran pajak. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, tumpukan uang yang dipamerkan ini bukan sekadar seremoni belaka.

Dia bilang, Satgas PKH menyerahkan uang hasil penertiban kawasan hutan senilai Rp 10.270.051.886.464 kepada negara melalui Kementerian Keuangan. 

Dana tersebut berasal dari denda administratif sektor kehutanan dan hasil pengawasan Satgas PKH terkait pajak PBB maupun non-PBB. 

“Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara,” ujar Burhanuddin. 

Ia merinci, denda administratif di bidang kehutanan mencapai Rp 3,42 triliun.

Sementara hasil Satgas PKH yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB mencapai Rp 6,84 triliun. 

Selain penyerahan uang, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan penguasaan kembali jutaan hektare kawasan hutan. 

Burhanuddin menyebut sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025, pemerintah telah menguasai kembali kawasan hutan sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. 

Sementara untuk sektor pertambangan, luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 12.371,58 hektare.