Kenapa Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan Aparat?

TRIBUN-MEDAN.COM - Film dokumenter "Pesta Babi" adalah karya investigatif garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perlawanan masyarakat adat Papua terhadap proyek pembangunan skala besar, deforestasi, dan perampasan tanah ulayat.

Namun, film dokumenter ini menuai kontroversi karena dianggap mendiskreditkan pemerintah, sehingga beberapa pemutarannya di kampus dibubarkan paksa.

Terbaru, kegiatan nonton bareng (nobar) film  yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society Of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara dibubarkan pihak TNI dari Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam.

Terkait hal ini, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengecam tindakan pihak TNI yang membubarkan kegiatan nobar dokumenter Pesta Babi ini. Menurut Anis film adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

"Semestinya nonton film itu ya bagian dari ekspresi seni yang itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi. Harusnya tidak perlu dibubarkan," kata Anis saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (10/5/2026).

"Dan pemerintah tidak perlu reaktif. Dan tentu dalam hal ini TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang melakukan nobar. Dan biasanya habis nobaritu kan diskusi," imbuh Anis.

Untuk itu ia berharap ke depannya tidak ada aksi pembubaran serupa. Menurutnya hal-hal serupa akan menodai demokrasi dan menjadi paradoks di negara demorkasi.

"Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, masyarakat punya ruang aman untuk nonton film, untuk diskusi karena itu bagian dari hak yang dijamin di dalam konstitusi," pungkas Anis.

Tribunnews.com juga telah mencoba meminta penjelasan perihal kejadian itu kepada Pusat Penerangan (Puspen) TNI dan Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) pada Minggu (10/5/2026). 

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari TNI terkait hal itu.

DPR Ingatkan Aparat Bertindak Sesuai Aturan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di Ternate, oleh Kodim 1501/Ternate pada Jumat (8/5/2026) malam lalu.

Dave meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional serta konstitusional.

Menurut Dave, Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi. 

Namun di sisi lain, aparat keamanan juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas dan ketertiban umum di tengah masyarakat.