Prabowo Sebut Banyak Negara Lain Belajar MBG di RI, Klaim Kopdes Merah Putih Jadi Sejarah di Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan kebanggaannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Meskipun di media sosial (medsos) kontroversi program MBG dan Kopdes Merah Putih kerap jadi topik pembahasan yang penuh kritik dan hujatan warganet karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

Dalam pernyataan terbaru di Cilacap, Jawa Tengah, Prabowo meminta masyarakat Indonesia untuk tidak merasa rendah diri atau minder dengan negara-negara lain. 

Prabowo mengeklaim banyak negara lain yang mempelajari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. 

"Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder-minder-minder, selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita," kata Prabowo di Cilacap, Rabu (29/4/2026), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, Indonesia dalam waktu singkat sudah mampu memberikan lebih dari 60 juta orang lewat program MBG.

"Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, iya kan, lima kali seminggu. Yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat, di mana, negara mana? Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung program Koperasi Merah Putih, di mana pemerintah akan meresmikan 25.000 Koperasi Merah Putih dalam waktu dekat. 

Ketua umum Partai Gerindra ini mengatakan, koperasi itu bukan di atas kertas semata tapi punya gudang, cold storage atau pendingin, gerai-gerai, kendaraan, hingga pengering. 

"Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 koperasi merah putih. kemungkinan 2, 3 minggu lagi. Setelah itu, 2, 3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi," ujar Prabowo. 

Prabowo pun menyebut kesuksesan Koperasi Merah Putih ini sebagai yang pertama dalam sejarah. 

"Coba dibuka lah dalam sejarah, saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun," kata dia.

Baca juga: BERIKUT Latar Belakang Pendidikan Menteri PPPA Arifah Fauzi yang Belakangan Ini Jadi Sorotan Publik

SPPG Ditutup Sementara Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta

Sementara itu, kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola MBG terus memunculkan kontroversi.

Terbaru, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan SPPG yang ditutup sementara tetap mendapatkan insentif sebesar Rp 6 juta per hari. 

Hal ini dikatakan Dadan Hindayana saat meresmikan SPPG milik Universitas Hasanuddin, Selasa (28/4/2026). 

Dadan mengatakan, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara hingga per awal April. 

“Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,” kata Dadan kepada wartawan. 

Ia mengatakan, pemberian insentif Rp 6 juta per hari tersebut, untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah. 

"Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu," ungkapnya. 

Dadan menjelaskan, penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).

"Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar," jelasnya. 

Dadan mengatakan, secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, mulai dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. 

Dia berujar, sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

“Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,” katanya.

Slogan No Service No Pay

Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf mengatakan, BGN memiliki instrumen disiplin yang kuat melalui prinsip "no service, no pay".

Artinya, insentif Rp 6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas tidak memenuhi standar operasional atau dinyatakan tidak siap digunakan.

"Hak mitra atas insentif Rp 6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," kata Rufriyanto, Kamis (2/4/2026) lalu.

Menurutnya, mekanisme ini agar mitra senantiasa menjaga kualitas layanan dan sanitasi secara optimal. 

Kini, prinsip "no service, no pay" dan pernyataan Rufriyanto Maulana justru dipertanyakan. Sebab, pernyataan kepala BGN ternyata berbeda. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com