Menteri PPA Usul Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah, Pengamat: Ngaco, Gak Perlu Ditanggapi

TRIBUN-MEDAN.com - Usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi agar gerbong khusus perempuan pada rangkaian KRL diletakkan di tengah ditolak langsung Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin.

Sebelumnya, Arifah Fauzi mengusulkan hal itu setelah insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Seperti diketahui, dalam tabrakan itu, 15 orang meninggal dunia yang semuanya perempuan.

Hal ini terjadi karena KA Argo Bromo Anggrek menghantam gerbong khusus perempuan yang terletak di bagian belakang. 

Terkait hal ini, Bobby Rasyidin menegaskan bahwa PT KAI memprioritaskan keselamatan semua penumpang tanpa membedakan gender laki-laki dan perempuan.

Bobby menegaskan bahwa PT KAI tidak akan membedakan gender laki-laki dan perempuan dalam hal keselamatan.

"KAI menjamin keselamatan, bagi kami keselamatan tidak ada toleransinya, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan," ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (29/4/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV

Terkait dengan penempatan gerbong perempuan itu, Bobby menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan demi memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi wanita.

"Jadi selama ini kami mengutamakan perempuan untuk tingkat kenyamanan dan kemudahan akses dan tentunya keamanan di dalam kereta juga," paparnya.

Bobby pun menekankan kembali bahwa prioritas utama PT KAI adalah keselamatan seluruh penumpang.

"Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan, pengguna jasa PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun perempuan," tegasnya.

Setelah kecelakaan yang terjadi ini, kata Bobby, PT KAI tetap akan terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap para pelanggan kereta.

"Baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan, kami membuka dua posko tanggap, satu di Stasiun Bekasi Timur dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan," ujar Bobby.

Pengamat Sebut Ngaco

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritik usulan Menteri PPPA Arifah Fauzi terkait pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian KRL. 

Ia menilai, wacana tersebut tidak relevan dan tidak menyentuh persoalan utama dalam layanan perkeretaapian.

“Pernyataan Menteri PPPA itu ngaco ya, menurut saya, dan enggak perlu ditanggapi. Itu tidak perlu menjadi pertimbangan mengenai gerbong wanita dipindah ke tengah,” ujar Azas saat dihubungi Kompas.com via WhatsApp, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, penempatan gerbong perempuan di tengah, depan, maupun belakang tidak berkaitan dengan aspek keselamatan penumpang.

Hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, kata Azas, adalah kualitas layanan perkeretaapian yang memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Di Pasal 3-nya itu dikatakan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian itu ya, perkeretaapian nasional dilakukan dengan berkeselamatan, aman, dan nyaman. Jadi persoalannya bukan posisi gerbong,” kata dia.

Lebih lanjut, Azas menjelaskan bahwa penempatan gerbong khusus perempuan di bagian tertentu selama ini hanya bersifat teknis.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta mempermudah penumpang mengenali lokasi gerbong perempuan.

Menurut dia, tidak ada makna khusus dalam penempatan gerbong tersebut, melainkan hanya bagian dari strategi operasional.

"Itu hanya strategi aja yang saya tahu ya supaya mudah diawasi dan penumpang juga bisa tahu gitu dengan cepat ya, bahwa gerbong paling depan dan paling belakang itu untuk penumpang perempuan," jelas dia.

Bagi Azas, insiden kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur justru menunjukkan adanya persoalan dalam manajemen dan sistem keselamatan perkeretaapian.

Ia menilai layanan perkeretaapian saat ini belum sesuai mandat undang-undang sehingga perlu untuk diperbaiki.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, termasuk audit dan perbaikan manajemen operator.

"Pemerintah harus tanggung jawab atas kejadian ini. Apa tanggung jawabnya? Lakukan audit, ya ganti manajemen PT Kereta Api Indonesia oleh figur-figur yang profesional dan berintegritas," ucap dia.

AHY Tegaskan Laki-laki dan Perempuan Kedudukannya Sama 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga turut menanggapi usulan itu.

AHY menegaskan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh menjadi korban dalam insiden apa pun. 

AHY menegaskan keselamatan publik di dalam sistem transportasi publik harus terjamin agar bisa menghadirkan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. 

"Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik," ucap AHY di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) sore. 

Meski begitu, AHY mengaku paham dengan kekhawatiran karena posisi perempuan sebagai kelompok rentan justru memiliki risiko tertinggi dalam kejadian serupa. 

"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi," jelas AHY. 

AHY telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. 
Investigasi ini akan mencakup berbagai aspek penyebab kecelakaan, termasuk dugaan adanya gangguan pada sistem persinyalan. 

"KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya," tambah dia. 

Sebagai solusi jangka panjang, AHY menyebut akan membangun jalan layang ataupun terowongan di area pelintasan sebidang yang padat lalu lintas. 

"Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass " kata AHY dikutip dari Kompas.com. 

Usulan Menteri PPPA

Sebelumnya, Arifah Fauzi mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Selama ini, gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian depan dan belakang rangkaian kereta untuk menghindari penumpukan penumpang.

“Kalau tadi kami ngobrol dengan KAI, kenapa ditaruh di paling depan dan belakang itu supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kami mengusulkan kalau bisa gerbong perempuan ditempatkan di tengah,” ujar dia saat mengunjungi korban di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Arifah beralasan, perubahan gerbong khusus perempuan ini menjadi bagian tengah dinilai lebih aman, terutama dalam situasi darurat atau kecelakaan.

Dengan posisi tersebut, gerbong perempuan tidak berada di titik paling rawan saat terjadi kecelakaan.

Ia menjelaskan, gerbong bagian depan dan belakang dapat diisi penumpang laki-laki, sementara yang khusus perempuan berada di bagian tengah rangkaian.

“Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang sementara yang perempuan di tengah,” jelasnya dikutip dari Tribunnews.com.

Meski demikian, usulan ini masih akan  dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.

Artikel sudah tayang di Kompas.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan