Terseret dalam Perang Iran, AS Jatuhkan Sanksi pada Kilang Minyak China

TRIBUN-MEDAN.COM - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada salah satu kilang minyak China, karena diduga membeli minyak Iran senilai miliaran dolar di atas harga minyak Brent internasional. Hal itu dianggap membantu Iran di tengah eskalasi di Teluk.

Pemerintahan Donald Trump melalui Departemen Keuangan menargetkan Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, yang menurut mereka merupakan salah satu pelanggan terbesar minyak mentah dan produk petroleum Iran.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan mengatakan mereka juga menjatuhkan sanksi kepada sekitar 40 perusahaan pelayaran dan kapal yang beroperasi sebagai bagian dari armada bayangan Iran.

Tahun lalu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan kecil seperti Hebei Xinhai Chemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, dan Shandong Shengxing Chemical.

Sebagaimana dilaporkan, lebih dari 2.000 lokasi infrastruktur listrik Iran jadi sasaran serangan AS-Israel. 

Hal itu menciptakan beberapa kendala bagi kilang minyak, termasuk dalam hal menerima minyak mentah dan memaksa mereka untuk menjual produk olahan dengan nama yang berbeda.

Kemudian, kilang-kilang kecil (Teapots) menyumbang sekitar seperempat dari kapasitas kilang minyak di Tiongkok, beroperasi dengan margin yang sempit dan terkadang negatif, serta baru-baru ini tertekan oleh permintaan domestik yang lesu.

Sanksi AS, yang memblokir aset mereka yang dikenai sanksi dan mencegah warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka, telah menghalangi beberapa perusahaan penyulingan independen yang lebih besar untuk membeli minyak Iran.

Sebagaimana diketahui, China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang diekspor, menurut data tahun 2025 dari perusahaan analisis Kpler.

Namun, para ahli sanksi telah lama mengatakan bahwa kilang-kilang independen agak kebal terhadap dampak penuh sanksi AS karena mereka memiliki sedikit keterpaparan terhadap sistem keuangan AS.

Mereka mengatakan, pemberlakuan sanksi terhadap bank-bank China yang membantu memfasilitasi pembelian tersebut akan berdampak lebih besar pada pembelian minyak Iran.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengatakan AS sedang memberlakukan "cekikan finansial" terhadap pemerintah Iran.

"Departemen Keuangan akan terus mempersempit jaringan kapal, perantara, dan pembeli yang diandalkan Iran untuk mengangkut minyaknya ke pasar global," kata Bessent, Jumat (24/4/2026), dilansir Al Arabiya.

Sementara itu, Bessent mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada 15 April bahwa Departemen Keuangan telah mengirim surat kepada dua bank Tiongkok dan "mengatakan kepada mereka bahwa jika kami dapat membuktikan bahwa ada uang Iran yang mengalir melalui rekening Anda, maka kami bersedia untuk memberlakukan sanksi sekunder."

Ketegangan antara AS dan Iran secara efektif telah mencekik hampir semua ekspor melalui selat tersebut - tempat 20 persen minyak dunia yang diperdagangkan melewatinya pada masa damai - tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.

Pada 4 Maret 2026, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan bahwa mereka sepenuhnya menguasai selat tersebut, dan kapal-kapal perlu mendapatkan izin dari mereka untuk melewatinya.

Pengiriman melalui selat tersebut anjlok hingga 95 persen, menyebabkan harga minyak – yang 20 persen dari pasokan globalnya dikirim melalui jalur ini – melonjak di atas $100 per barel.

Iran, melalui pemberlakuan kontrol atas siapa yang melewati Selat Hormuz, selama hampir delapan minggu terakhir telah menentukan kapal mana yang dapat keluar dari selat tersebut dari Teluk Persia menuju Teluk Oman.

Awalnya, Iran mengindikasikan bahwa mereka akan mengizinkan kapal-kapal "sahabat" untuk lewat jika mereka membayar tol. Pada 26 Maret 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada televisi pemerintah Iran: “Selat Hormuz, dari perspektif kami, tidak sepenuhnya tertutup. Selat itu hanya tertutup bagi musuh. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh dan sekutu mereka untuk lewat.”

Kapal-kapal dari Malaysia, Cina, Mesir, Korea Selatan, India, dan Pakistan melewati selat tersebut hampir sepanjang bulan Maret dan awal April.

Dikutip dari Al Jazeera, IRGC menyediakan jalur alternatif melalui Selat Hormuz bagi kapal-kapal tersebut untuk menghindari potensi ranjau laut.

Para pejabat AS, termasuk Donald Trump, mengatakan bahwa ranjau telah ditempatkan di sana oleh Iran, meskipun Iran belum secara resmi mengkonfirmasi atau membantah hal ini.

Namun pada 13 April, karena khawatir Iran terus mengirimkan minyaknya sendiri keluar dari selat tersebut, AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap semua pelabuhan Iran.

Sejak itu, Komando Pusat AS mengatakan pasukan AS telah memerintahkan 33 kapal yang terkait dengan Iran untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran.

Adapun sejak blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dimulai, Teheran, yang sebelumnya mengizinkan kapal-kapal dari negara-negara "sahabat" untuk melewati Selat Hormuz, semakin memperketat cengkeramannya di selat tersebut.

Untuk membenarkan keputusan tidak mengizinkan kapal asing mana pun untuk melewati selat tersebut hingga AS mengakhiri blokade angkatan lautnya pada 19 April, Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref mengatakan bahwa "keamanan Selat Hormuz tidaklah gratis".

“Kita tidak bisa membatasi ekspor minyak Iran sambil mengharapkan keamanan yang terjamin bagi orang lain,” ungkapnya dalam sebuah unggahan di X.

Di sisi lain, sejak dimulainya perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat pada 28 Februari 2026, lebih dari 30 kapal telah diserang di perairan Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman.

Ancaman serangan, kenaikan premi asuransi, dan kekhawatiran lainnya telah menghentikan lalu lintas yang melewati selat tersebut.

Kemampuan Iran untuk membatasi lalu lintas melalui selat tersebut, yang menghubungkan Teluk Persia ke samudra lepas, telah terbukti menjadi keuntungan strategis utama.

Jakob Larsen, kepala keamanan maritim untuk BIMCO, asosiasi internasional terbesar yang mewakili pemilik kapal, mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Kamis bahwa sebagian besar perusahaan pelayaran membutuhkan gencatan senjata yang stabil dan jaminan dari kedua pihak yang bertikai bahwa selat tersebut aman untuk dilalui.

Menurutnya, ancaman ranjau merupakan "kekhawatiran khusus" jika lalu lintas suatu hari nanti kembali ke tingkat normal.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Tribunnews.com

Baca juga: Harga Kondom Naik: Dampak Perang Iran dan Kepanikan Warga China hingga Borong Stok

Baca juga: AS Tuduh IRGC Akan Nyamar Jadi Pesepak Bola di Piala Dunia 2026, Minta FIFA Hapus Iran: Ganti Italia