Gubernur Rudy Masud Bikin Kontroversi Lagi, Kini Minta Kursi Pijat Rp125 Juta karena Capek Nyetir

TRIBUN-MEDAN.COM – Lagi-lagi Gubernur Kaltim Rudy Masud tuai kontroversi.

Gubernur Kaltim Rudy Masud belakangan kerap jadi sorotan karena kontroversinya.

Mulai dari mobil dinas Rp8,5 miliar hingga rumah dinas Rp25 miliar.

Tak berhenti sampai disitu, kali ini ia justru meminta kursi pijat Rp125 juta.

Gubernur Rudy Masud mengaku membutuhkan kursi pijat setelah letih mengemudi mobil sendiri.

Hal ini jelas membuat Rudy Masud kembali menuai sorotan karena anggaran kursi pijat di rumah jabatan yang fantastis yakni Rp 125 juta.

Jumlah tersebut dianggap cukup besar untuk sebuah kursi pijat.

Baca juga: Energi Kuda Kayu Bikin 4 Shio Hoki Menurut Ramalan Shio Hari Ini 25 April 2026

Terlebih Pemerintah Pusat tengah menggaungkan efisiensi anggaran.

Banyak pos anggaran yang diefisienkan dialihkan ke program prioritas.

Bukannya melakukan pembangunan daerah, Rudy justru mengalokasikan anggaran daerah untuk membeli kursi pijat harga fantastis.

Ia mengatakan bahwa kursi tersebut dibutuhkan karena pegawai merasa kasihan melihat dirinya.

"Kasihan lihat gubernurnya, jalannya bawa mobil sendiri, ya kan. Perjalanannya ribuan kilo," kata Rudy.

Rudy mengaku membutuhkan waktu tempuh yang begitu panjang setiap kali bekerja.

"Kami kalau jalan matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah terbenam kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya," katanya.

Lalu meski sudah memiliki istri, Syarifah Suraidah, Rudy justru mengaku selalu sendiri di rumah.

"Saya cuma sendiri di rumah," katanya.

Baca juga: Sosok Wanita Masak Mie Instan dalam Kereta Api, Santai Tambah Telur dan Saos, Respons KAI, Bahaya?

Akibat penggelembungan belanja daerah, Rudy bahkan sampai didemo mahasiswa dan elemen masyarakat pada Senin (21/4/2026).

Rudy Masud mengaku sudah memberi tawaran perwakilan massa untuk beraudiensi di gedung pemerintahan.

Menurutnya ia membuka akses dialog selama 24 jam di kantor atau rumah jabatan.

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif," katanya.

Terkait keputusannya tidak menemui massa, Rudy menegaskan, bahwa keputusan tersebut didasari oleh faktor keamanan dan prosedur audiensi yang tidak terpenuhi. 

Ia menjelaskan, bahwa tujuan utama aksi tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kalimantan Timur, bukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya. 

Rudy menekankan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk berdialog. 

Namun, ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan massa yang situasinya mulai memanas dan tidak kondusif. 

Baca juga: Alasan Gubernur Kaltim Butuh Kursi Pijat Seharga Rp 125 Juta, Kini Siap Hadapi Hak Angket DPRD

“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.

Ia menambahkan, situasi lapangan pada sore hari menjelang magrib sudah tidak kondusif, ditambah adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan. 

Rudy menilai sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar ke tengah massa dalam kondisi seperti itu.

"Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?" imbuhnya.

*/tribun-medan.com

artikel ini telah tayang di Tribunnews