Besarnya Biaya Layanan Video Conference BGN Rp 5,7 Miliar, Mahfud MD Singgung Boros Anggaran

Ringkasan Berita:Dana Fantastis BGN Jadi Sorotan

 

• Setelah pengadaan motor listrik MBG, laptop, hingga kaos kaki kini ada lagi layanan video conference.
• Untuk video conference BGN menggunakan anggaran sebesar Rp5,7 miliar.
• Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
• Kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
• Mahfud MD menyindir adanya dugaan pemborosan dalam pengelolaan anggaran tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Penggunaan dana fantastis Badan Gizi Nasional (BGN) jadi sorotan.

Setelah pengadaan motor listrik MBG, laptop, hingga kaos kaki kini ada lagi layanan video conference.

Untuk video conference BGN menggunakan anggaran sebesar Rp5,7 miliar.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar.

Ia menyebut, layanan itu untuk periode April hingga Desember 2026.

Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama," kata Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (24/4).

Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. 

Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi penting.

Dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

"Layanan video conference merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN," terang dia.

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah," ujar dia.

Baca juga: Biro Travel Haji Satu Per Satu Datang Kembalikan Uang ke KPK terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Baca juga: Liga Champions PSG vs Bayern Muenchen, Atletico Madrid vs Arsenal

Mahfud MD Singgung Pemborosan Anggaran

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun dan tengah ramai diperbincangkan publik.