Anggarkan Kursi Pijat Rp 125 Juta, Rudy Mas'ud Curhat Nyetir Sendiri Sampai Pegawai Kasihan

Dia bahkan sudah pernah kena semprot Presiden Prabowo Subianto soal membeli mobil dinas sehaga Rp 8,5 miliar.

Ditambah lagi dengan rumah dinas Rp 25 miliar.

Didemo

Akibat penggelembungan belanja daerah, Rudy bahkan sampai didemo mahasiswa dan elemen masyarakat pada Senin (21/4/2026).

Baca juga: Rumah Literasi Mangrove Tanjung Rejo Resmi Berdiri, Dorong Minat Baca Anak Pesisir

Berbagai aliansi masyarakat hingga mahasiswa hadir memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Baca juga: Ide Kegiatan dan Aksi Nyata pada Momen Hari Bumi 22 April 2026

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Namun hingga demo berakhir, Rudy tak kunjung menemui pendemo.

Rudy Masud mengaku sudah memberi tawaran perwakilan massa untuk beraudiensi di gedung pemerintahan.

Menurutnya ia membuka akses dialog selama 24 jam di kantor atau rumah jabatan.

"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif," katanya.

Baca juga: Anak 3 Tahun yang Diculik di Deli Serdang Sudah Pulang, Keluarga Serahkan Proses Hukum ke Polisi

Terkait keputusannya tidak menemui massa, Rudy menegaskan, bahwa keputusan tersebut didasari oleh faktor keamanan dan prosedur audiensi yang tidak terpenuhi. 

Ia menjelaskan, bahwa tujuan utama aksi tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kalimantan Timur, bukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). 

“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya.