Pembenaran PDIP Peran Jusuf Kalla dalam Karier Politik Jokowi: dari Orang Kampung Jadi Penguasa

TRIBUN-MEDAN.com - Perdebatan mengenai perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali mencuat setelah sejumlah pernyataan dari tokoh nasional dan elite politik.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menilai bahwa perjalanan Jokowi hingga menjadi presiden dua periode tidak bisa dilepaskan dari peran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Ferdinand menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya sebagai “orang kampung” memang sesuai dengan realitas latar belakangnya.

Namun, menurut dia, keberhasilan Jokowi menembus puncak kekuasaan nasional tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan peran tokoh-tokoh penting.

“Jadi kalau kemarin Pak Jokowi merasa mulai bermain 'wah saya ini orang kampung', segala macam, ya memang itu betul bahwa beliau itu karena tangan-tangan Pak JK salah satunya, dari orang kampung itu menjadi orang yang sangat berkuasa di negara ini,” ucap Ferdinand, Kamis (23/4/2026).

Istilah “orang kampung” dalam konteks ini merujuk pada latar belakang sederhana seseorang yang berasal dari daerah, bukan dari kalangan elite politik atau keluarga berpengaruh. Jokowi sendiri dikenal memulai kariernya dari bawah, sebagai pengusaha mebel di Solo, sebelum masuk ke dunia politik.

Pernyataan Jokowi Picu Respons

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pernyataan yang menjadi sorotan publik saat menanggapi klaim Jusuf Kalla terkait perannya dalam karier politiknya.

“Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (20/4/2026).

Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam tanggapan, termasuk dari Ferdinand yang menilai bahwa pengakuan Jokowi tersebut benar, tetapi tidak boleh mengabaikan peran pihak lain dalam perjalanan politiknya.

Menurut Ferdinand, ada kecenderungan sebagian relawan Jokowi menafikan kontribusi tokoh lain, termasuk JK, dengan menyebut bahwa keberhasilan Jokowi semata-mata merupakan kehendak rakyat.

“Jadi itu tidak boleh dinafikan, saya melihat teman-teman ini (relawan) menafikan itu semua bahwa ini adalah kehendak rakyat. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan, pusing kita kan kalau Tuhan dibawa-bawa ke dalam politik,” ujarnya.

JK Klaim Berperan Sejak Pilgub DKI 2012

Polemik ini berawal dari pernyataan Jusuf Kalla yang mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjalanan politik Jokowi, terutama sejak Pilkada DKI Jakarta 2012.

Dalam penjelasannya, JK menyebut dirinya sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan Jokowi kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai calon gubernur.

"Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi Gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega, 'Ibu ini ada calon baik orang PDIP'. (Megawati menjawab) 'Ah jangan'. Saya datang lagi, akhirnya beliau setuju jadilah Gubernur," ucap JK.

Pilkada DKI Jakarta sendiri adalah pemilihan kepala daerah untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur di ibu kota. Kemenangan Jokowi dalam Pilgub 2012 menjadi titik awal lonjakan popularitasnya di tingkat nasional.

JK juga menegaskan bahwa tanpa posisi sebagai gubernur, Jokowi tidak akan memiliki pijakan kuat untuk maju dalam pemilihan presiden 2014.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya, kan tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden?" tegas JK.

Istilah “termul” atau “ternak Mulyono” merupakan sebutan yang sering digunakan dalam konteks politik untuk menyindir kelompok pendukung Jokowi.

Peran JK di Pilpres 2014

Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa peran JK tidak hanya berhenti di Pilgub DKI Jakarta 2012, tetapi juga sangat menentukan dalam proses pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014.

Ia menyebut bahwa pada saat itu, keputusan PDIP untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang cukup panjang dan bahkan berlangsung hingga mendekati batas akhir pendaftaran.

“Bahwa yang disampaikan oleh Pak JK itu memang betul adanya. Kalau pun teman-teman relawan mungkin malu mengakui jasanya Pak JK ya enggak apa-apa, hak mereka,” ungkap Ferdinand.

Ia menjelaskan bahwa JK secara konsisten menawarkan nama Jokowi kepada Megawati sebagai kandidat yang layak diusung.

“Akhirnya Ibu setuju dengan syarat. Syaratnya apa? Pada saat itu Bu Mega mengutus Hasto Kristiyanto, Sekjen kami bersama dengan Bapak Andi Wijayanto menemui Pak JK, Ibu setuju yang penting Pak JK mendampingi Jokowi karena JK senior untuk membimbing Jokowi ke depan.”

Menurut Ferdinand, keputusan tersebut diambil pada saat-saat terakhir sebelum penutupan pendaftaran calon presiden.

“Itulah kenapa terjadi akhirnya pada last minute itu, kalau teman-teman ingat, relawan ini ingat, 2014 hanya satu hari batas pendaftaran itu Jokowi dipilih PDIP sebagai calon presiden pada saat itu.”

Peran Partai Politik dalam Demokrasi

Dalam penjelasannya, Ferdinand juga menyoroti peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa meskipun rakyat memiliki hak memilih secara langsung, proses pencalonan tetap berada di tangan partai politik.

“Pak JK adalah sosok yang sangat menentukan pada saat itu. Mengapa sangat menentukan? Ini juga pelajaran dalam politik. Demokrasi kita memang betul adalah one man, one vote, rakyat memilih langsung. Tetapi jangan lupa bahwa rakyat itu hanya memilih siapa yang telah dipilih.”

Istilah “one man, one vote” berarti setiap warga negara memiliki satu suara dalam pemilihan umum, yang merupakan prinsip dasar demokrasi modern.

“Partai politik kalau tidak memilih Jokowi pada waktu itu, maka rakyat mau segudang banyaknya tidak akan bisa memilih kalau partai politik tidak memilih,” lanjutnya.

Ia pun menegaskan kembali bahwa peran partai politik tidak bisa diabaikan dalam proses demokrasi.

“Rakyat itu hanya memilih apa yang telah dipilih lebih dulu oleh partai. Kalau partai tidak memilih, maka rakyat tidak akan bisa memilih dia,” tegasnya.

Relawan Projo Bantah Klaim JK

Di sisi lain, Relawan Pro Jokowi (Projo) menolak klaim bahwa kesuksesan Jokowi semata-mata karena peran Jusuf Kalla. Mereka menilai bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilpres merupakan hasil kerja kolektif dan kehendak rakyat.

Pandangan ini mencerminkan perbedaan perspektif antara elite politik dan kelompok relawan dalam melihat proses demokrasi. Relawan cenderung menekankan kekuatan suara rakyat, sementara elite politik melihat pentingnya peran struktur partai dan tokoh kunci.

 Penegasan Ferdinand: Bagian dari Sejarah

Ferdinand menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa peran Jusuf Kalla merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia yang tidak bisa diabaikan.

“Itu tidak bisa kita nafikan dan kita tidak boleh bantah karena itu sejarah dan saya saksi sejarah di situ,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa selain JK, ada sejumlah tokoh lain yang turut berkontribusi dalam perjalanan politik Jokowi.

“Ada peran banyak tokoh seperti yang disebut tadi Pak Luhut, Pak Hendropriyono. Saya kenal semua karena saya pelaku sejarah pada saat itu,” paparnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan