ALASAN Pemerintah Usulkan Sanksi Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP: Agar Lebih Tanggung Jawab

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah mengusulkan aturan yang mengatur sanksi bagi warga yang kehilangan KTP elektronik. 

Usulan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. 

Wacana usulan sanksi ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga administrasi kependudukan. 

Menurut Bima, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan untuk mendorong tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

"Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi gampang hilang dan lain-lain, dan kalau mau buat lagi itu gratis,” ujar Bima dalam dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI terkait pengawasan administrasi kependudukan, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan, tingginya angka kehilangan dokumen kependudukan menjadi beban biaya bagi negara.

Dalam satu hari, laporan kehilangan KTP disebut mencapai puluhan ribu kasus.

“Jadi perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh (Dirjen Dukcapil) ya laporan kehilangan? Puluhan ribu. Puluhan ribu, karena kan gratis gitu. Jadi ini cost center juga di sini begitu,” katanya.

Baca juga: SOSOK Ferizka Utami Viral Pijat Totok Sirih ke Bayi Sampai Nangis, Aksinya Bikin Dokter Anak Geram

Baca juga: GIBRAN Puji JK Meski Klaim Paling Berperan Jokowi Jadi Presiden, Pengamat Sebut Cerdas: Tak Terjebak

Selain usulan denda, Bima juga memaparkan sejumlah poin dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Salah satunya adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.

"Kami izin menyampaikan beberapa poin terkait urgensi dari revisi Undang-Undang 24 2013 (tentang Adminduk). Yang pertama adalah penguatan NIK sebagai single identity number,” ujar dia.

Kemudian, pemerintah juga mengusulkan penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemberian dasar hukum bagi Kartu Identitas Anak (KIA), serta perubahan istilah “cacat” menjadi “disabilitas”.

Selain itu, Bima menilai perlu ada penegasan bahwa layanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

“Jadi kalau sudah ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa Adminduk ini urusan pemerintahan wajib yang berkaitan layanan dasar, maka seluruh pemerintah daerah akan lebih komitmen lagi untuk menganggarkan dan merencanakan,” ucapnya.

Politikus PAN itu juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan data kependudukan, serta kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Selama ini sering kali kita berdebat menguras energi ini leading-nya siapa, kewenangan siapa. Kami kira diproses nanti, pembahasan, akan baik sekali apabila kita menyentuh isu tentang kewenangan dan koordinasi antar lembaga tadi,” pungkasnya.

Baca juga: SOSOK Ferizka Utami Viral Pijat Totok Sirih ke Bayi Sampai Nangis, Aksinya Bikin Dokter Anak Geram

Baca juga: Siswa SMPN 6 Medan Dilatih BPBD Hadapi Bencana, Ini Tips yang Harus Diketahui

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di kompas.com