Penjelasan Kopassus soal Isu Seskab Teddy Ditampar Letjen TNI Djon Afriandi

TRIBUN-MEDAN.com - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memberikan penjelasan terkait isu yang menyebut Panglima Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi, melakukan tindakan menampar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lingkungan Istana.

Kabar tersebut kemudian memicu perhatian dan spekulasi di berbagai kanal media sosial.

Namun, informasi itu segera ditepis oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Satuan elite TNI Angkatan Darat tersebut menegaskan bahwa kabar yang beredar tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta.

Kopassus memastikan bahwa peristiwa seperti yang dituduhkan sama sekali tidak pernah terjadi.

Baca juga: INTER Milan ke Final Coppa Italia Lewat Comeback Dramatis, Christian Chivu Puji Mental Nerazzuri

Dalam klarifikasi resminya, pihak satuan juga menyebut isu tersebut sebagai bentuk informasi palsu atau hoaks.

Pernyataan resmi itu disampaikan untuk meluruskan berbagai narasi yang dianggap menyesatkan.

Dalam keterangannya, Kopassus juga menyoroti adanya penyebaran kabar yang menyeret nama pejabat TNI serta lingkungan Istana.

"Waspada sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana, narasi ini mengeklaim adanya keributan Pangkopassus dan pihak protokoler."

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa, “Kami pastikan kabar tersebut tidak sesuai fakta,” demikian disampaikan dalam klarifikasi resmi melalui Instagram @penkopassus, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Jabatan Baru Windra Sanur, Pamit setelah 8 Tahun Setia Mendampingi Jokowi Sebagai Paspampres

Kopassus menilai informasi yang beredar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa hubungan antarperwira di lingkungan satuan tetap berjalan secara profesional dan solid.

Pihak Kopassus menambahkan bahwa nilai disiplin serta etika militer senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh prajuritnya.

Oleh karena itu, tidak pernah ada bentuk tindakan kekerasan internal seperti yang diklaim dalam isu yang beredar di publik.

Mereka juga menyayangkan kemunculan kabar tersebut karena dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.