Pengacara Roy Suryo Menolak RJ, Minta Kasus Pencemaran Nama Baik Dihentikan

TRIBUN-MEDAN.com - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menegaskan pihaknya menginginkan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo segera dihentikan.

Namun, ia menolak menempuh jalur Restorative Justice (RJ), yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan dialog dan perdamaian antara pelaku dan korban, serta tidak berniat meminta maaf kepada Jokowi.

Saat ini, Roy Suryo bersama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa masih berstatus tersangka.

Keduanya dilaporkan oleh Jokowi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Berbeda dengan mereka, sejumlah tersangka lain sudah bebas setelah mengajukan RJ.

Misalnya, Rismon Sianipar yang sebelumnya berada di klaster kedua bersama Roy dan Dokter Tifa, kini lepas dari status tersangka setelah meminta maaf dan mengajukan RJ kepada Jokowi.

Begitu pun dengan tersangka lain yang berada di klaster pertama, yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Mereka justru lebih dulu bebas dari status tersangka usai mengajukan RJ, tetapi Eggi dan Damai mengaku tidak meminta maaf kepada Jokowi.

Tersangka yang tersisa dalam klaster kedua adalah Roy dan Dokter Tifa. Kemudian klaster pertama ada Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Meski para ketiga tersangka yang mengajukan RJ resmi menghirup udara bebas secara hukum, Refly menegaskan bahwa pihaknya tidak akan goyah, meski menginginkan kasus ini dihentikan.

"Jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta Restorative Justice," tegas Refly dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Refly pun menjelaskan, pemberhentian kasus hukum itu bisa berbagai macam alasannya dan hal tersebut telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

"Dalam KUHAP yang baru, penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya, ada sepuluh yang terbaru dan salah satunya pemberhentian demi hukum," ujarnya.

Dalam kasus ini, kata Refly, dirinya melihat banyak sekali pelanggaran hukum yang terjadi.

"Sehingga seharusnya kasus ini sudah dihentikan karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal, sejak dilakukan penyelidikan sudah salah, karena yang ada di Bareskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Refly pun menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Roy dan Dokter Tifa ini bukan soal pembuktian ijazah, melainkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

"Karena itu, kita dari awal menyatakan, itu bukan kasus pembuktian ijazah, sehingga langkah yang kami tempuh adalah minta kasus ini dihentikan karena sudah melanggar hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, Refly menegaskan pihaknya tidak ada niatan untuk RJ dan menyerah karena ingin menegakkan hukum.

"Membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum, bertentangan dengan hukum yang ada. Karena itu, sebagai advokat, kami ingin menegakkan hukum yang benar dan selurus-lurusnya," ungkapnya.

Roy Suryo Tetap Akan Buktikan Ijazah Jokowi Palsu

Meski ketiga koleganya memilih jalan yang berbeda, Roy menegaskan bahwa dia tetap akan berjuang membuktikan ijazah Jokowi palsu.

"Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99 persen ijazahnya Jokowi, itu clear ya," tegasnya dalam kesempatan yang sama.

Roy mengatakan dirinya bersama tersangka lainnya tidak akan menyerah dalam kasus ini.

"Tidak ada yang namanya 'oh Roy Suryo, Dokter Tifa, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Rohyani, nyerah, enggak, ini demi hukum," ucapnya.

Kendati demikian, jika kasus ini harus berhenti demi hukum karena perkaranya meluas, Roy mengaku tidak masalah.

Menurutnya, negara juga harus hadir jika perkara ini semakin rumit ke depannya.

"Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya sudah terlalu mengembang, semakin meluas, maka memang negara harus hadir kalau perkara ini semakin meluas."

"Emang sengaja diperluas oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini," ujar Roy.

Adapun, perkara ini menjadi meluas yang dimaksud Roy itu adalah terkait kasus yang menjerat mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian imbas ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Karena hal ini, sebagian pihak pun mengaitkan pelaporan ini sebagai upaya pembungkaman karena sebelumnya JK sempat menyinggung polemik ijazah Presiden Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan