Alasan Besar Jusuf Kalla di Balik Usulkan Pemerintah Cabut BBM Bersubsidi

TRIBUN-MEDAN.com - Defisit keuangan negara disebut bisa semakin besar jika harga BBM tidak disesuaikan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, saat menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Ia sekaligus membantah anggapan bahwa dirinya mendesak pemerintah mencabut subsidi BBM.

Menurut Jusuf Kalla, pernyataan soal pencabutan subsidi BBM yang pernah ia sampaikan hanya sebatas usulan yang boleh diterima atau tidak oleh pemerintah.

Alasan Jusuf Kalla mengusulkan hal itu, kata dia, semata-mata untuk menyelamatkan APBN yang dinilai semakin tipis.

Dikutip dari TribunnewsBogor.com, diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4/2026).

Untuk wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, atau naik lebih dari Rp6.000.

Sementara itu, Pertamina Dex juga naik cukup tinggi, dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Menanggapi kebijakan tersebut, Jusuf Kalla menilai kenaikan harga BBM memang sulit dihindari.

Ia menyinggung kondisi keuangan negara yang sedang tertekan akibat situasi ekonomi global.

JK menyebut kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen itu sebenarnya sudah ia perkirakan sejak sekitar dua bulan lalu, setelah melihat kemampuan fiskal negara.

"Naik BBM hampir lebih 50 persen. Tidak bisa tahan negara ini, keuangannya defisit akan banyak," ujar JK.

Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga.

Menurutnya, jika negara tidak menyesuaikan harga BBM, maka defisit keuangan akan semakin besar.

Ia mencontohkan kenaikan harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per liter, kemudian melonjak hingga Rp24.000.

"Faktor eksternal naik, jadi ada harga saya Rp14.000 dulu naik Rp24.000, naik Rp10.000 per satu liter bayangkan. Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM," jelasnya.

Terkait adanya tudingan bahwa dirinya memaksa pemerintah mencabut subsidi, JK menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan pendapat sebagai warga negara.

"Semua oh Pak JK karena pemerintah memaksa, tidak saya tidak paksa, usul," tegasnya.

"Semua warga negara, Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah. Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?" sambungnya.

Menurutnya, pemerintah memang perlu melakukan evaluasi anggaran, termasuk mengurangi subsidi untuk menekan utang negara.

Subsidi yang terlalu besar, kata dia, justru membuat masyarakat tidak cenderung berhemat dan akhirnya memicu kemacetan serta menambah beban utang.

JK juga menekankan bahwa pengguna BBM nonsubsidi umumnya berasal dari kalangan masyarakat yang mampu.

Karena itu, efisiensi anggaran tetap harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," katanya.

Ia menambahkan bahwa harga yang terlalu murah justru membuat masyarakat cenderung tidak berhemat.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," pungkas JK.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan