PSI Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla soal Ijazah Jokowi, JK Diminta tak Usah Ikut Campur Lagi

TRIBUN-MEDAN.com - Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengomentari kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuai sorotan.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus menanggapi pernyataan JK yang meminta Jokowi memperlihatkan ijasah asli.

Bestari Barus menyasar JK agar tidak lagi ikut mencampuri.

Baca juga: Pernyataan Imbauan Golkar terkait Tewasnya Nus Kei Ditikam di Bandara

Bestari menilai, tuntutan agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya merupakan urusan privat yang sepenuhnya menjadi hak sang mantan Presiden.

"Kalau ijazah, hak menunjukkan itu seribu persen ada pada Pak Jokowi dan tidak boleh ditekan oleh siapapun," kata Bestari kepada Tribunnews.com, Minggu (19/4/2026).

Menurut Bestari, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk memamerkan dokumen tersebut kepada publik atau pihak tertentu, kecuali jika diperintahkan oleh pengadilan. 

"Jadi waktunya diperlihatkan adalah ketika pengadilan meminta untuk kepada Pak Jokowi untuk diperlihatkan," ujarnya. 

Bestari menyayangkan sikap Jusuf Kalla yang kembali mengungkit persoalan ijazah tersebut.

 Ia memandang JK seharusnya memposisikan diri untuk urusan-urusan bangsa yang lebih besar dan strategis.

"Kita menghormatilah apa yang menjadi keinginan hati Pak JK terkait persoalan ijazah yang sebetulnya Pak JK udah nggak usah ikut campur lagi urusan ijazah ini. Uruslah hal-hal yang lebih besar lagi," ucapnya.

"Masa Pak JK men-downgrade dirinya untuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu sebetulnya beliau ikut-ikutan di situ," tutur Bestari menambahkan. 

Terkait alasan JK bahwa persoalan ini harus segera disudahi karena sudah berlarut-larut, Bestari memberikan pandangan berbeda. 

Ia meminta JK seharusnya mengarahkan imbauannya kepada pihak-pihak yang terus meragukan keabsahan ijazah tersebut, bukan kepada Jokowi.

Apalagi, menurut Bestari, ijazah tersebut sudah pernah ditunjukkan di Polda namun tetap tidak dipercayai oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya kira gini, masalah berlarut-larut diselesaikan saja itu tolong disampaikan aja kepada para pihak, bukan kepada Pak Jokowi. Sudahlah ngapain lagi kalian masalahkan ijazah orang, kira-kira Pak JK itu bisa juga menyampaikan seperti itu kepada para pihak gitu," tegasnya.