TAK Lama Lagi Prabowo Resuffle Kabinet, Pengamat Ungkap Ada Sejumlah Menteri Tak Mampu Tapi Diterima

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera melakukan perombakan kabinet. Sejumlah menteri akan diberhentikan dan digantikan yang baru. 

Sejumlah nama mulai dibahas di kalangan pengamat politik dan pemerintahan. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Meski begitu, ia menilai wajar jika publik ikut menyoroti kapan langkah tersebut akan diambil, mengingat dampaknya terhadap arah pemerintahan ke depan.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Hensa, ada tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan dalam reshuffle.

Pertama adalah faktor subjektif, yang berkaitan dengan kecocokan atau kepercayaan presiden terhadap menterinya.

Kedua, faktor objektif yang menyoroti kinerja.

Menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target atau menunjukkan hasil kerja signifikan berpotensi diganti.

Ketiga, faktor politik yang tak kalah penting, yakni soal soliditas kabinet.

Menteri yang dinilai mengganggu kekompakan pemerintahan bisa menjadi kandidat kuat untuk dicopot.

Baca juga: TNI AL Benarkan Kapal Perang AS Terdeteksi Berada di Selat Malaka Perairan Timur Belawan

Baca juga: KISAH DESI Mahasiswi Abadi di Aceh: Depresi Akibat Skripsi Dicuri, Tetap Kuliah Meski Tak Terdaftar

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Selain itu, Hensa juga menyinggung pentingnya meritokrasi dalam penempatan pejabat negara. Ia menilai jabatan seharusnya diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Ia bahkan menilai praktik meritokrasi di Indonesia masih belum berjalan optimal. Tak sedikit pejabat yang dinilai belum sepenuhnya memahami bidang yang mereka tangani.