Mencuat Isu Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri Diganti Prabowo? Ditanggapi PDIP, Golkar dan Demokrat

TRIBUN-MEDAN.com - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.

Siapa menteri atau pembantu presiden yang akan diganti?

 Isu  reshuffle kabinet kembali mencuat beberapa hari terakhir.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai sejatinya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Jadwal Siaran Chelsea vs Man United, Berikut Klasemen Liga Inggris Saat ini

Namun, ia menilai, publik sebenarnya wajar ingin mengetahui kapan reshuffle dilakukan.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ia berpendapat, terdapat tiga faktor yang menentukan pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet.

Baca juga: Pengumuman Resmi Pertamina tak Semua Jenis BBM Naik, Solar Masih 6.800, Pertamax Turbo, Dexlite Naik

Di antaranya, subjektifitas like and dislike, objektifitas terkait kinerja, dan faktor politis.

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle, yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Baca juga: Polda Sumut Enggan Ungkap Identitas Oknum Polisi Pamer Senjata Pukuli Warga di Medan Timur

Di sisi lain, Hensa pun mengingatkan para pejabat menyadari pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan agar birokrasi bisa tercipta secara profesional.

Baca juga: Update OTT di Tebingtinggi, Polda Tetapkan 2 Pejabat Dinas Kominfo Tersangka,Ada Keponakan Wali Kota

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Kabar kana ada permobakan kabinet memicu respons beragam dari para elit partai politik besar, mulai dari PDIP, Golkar, hingga Demokrat.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi dingin kabar burung tersebut.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026), Puan menegaskan bahwa urusan kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.

"Hak prerogatif Presiden, silakan tanya ke Istana. Makasih,” tegas Puan singkat kepada awak media.

Golkar dan Demokrat Mengaku Belum Ada Instruksi

Di lokasi yang sama, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai agenda perombakan dalam waktu dekat.

Ia mengaku belum sempat berkoordinasi dengan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang baru saja mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan luar negeri.

"Enggak, saya belum dengar. Yang kali ini saya belum dengar. Dan saya belum ketemu Ketua Umum untuk menanyakan pasca Ketua Umum mendampingi Presiden ke Rusia dan Prancis. Mudah-mudahan saya segera bisa ketemu dan bisa menanyakan," ujar Sarmuji.

Senada dengan Golkar, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga mengaku belum mengetahui rencana pasti pergeseran posisi menteri.

Meski demikian, ia menekankan bahwa Presiden memiliki otoritas penuh untuk menentukan komposisi pembantunya demi kelancaran pembangunan.

"Jadi, Pak Presiden ini ya akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya beliau. Sehingga kita serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," pungkas Herman.

 Istana: "Tunggu Saja"

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya telah memberikan kode keras mengenai kepastian perombakan ini.

Saat ditemui di Istana Kepresidenan pekan lalu, Teddy mengisyaratkan bahwa momentum pelantikan wajah baru di kabinet hanya tinggal masalah waktu.

“Tunggu saja. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” ujar Teddy singkat saat ditanya apakah eksekusi reshuffle akan dilakukan dalam pekan ini.

Isu reshuffle jilid VI ini sebenarnya sudah mencuat sejak akhir tahun 2025.

Perombakan kabinet ini diperkirakan akan menyasar lebih dari lima kementerian strategis. 

Spekulasi semakin menguat menyusul adanya pergeseran posisi (tukar guling) antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung di sektor keuangan beberapa waktu lalu.

Awalnya, eksekusi direncanakan pada Januari 2026 setelah lawatan luar negeri Presiden ke Inggris dan London.

Namun, seiring berjalannya usia pemerintahan yang kini menginjak satu tahun lebih, rencana perombakan ini disebut-sebut telah mencapai tahap final pembahasan di level tertinggi.

 (*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca juga: Pengumuman Resmi Pertamina tak Semua Jenis BBM Naik, Solar Masih 6.800, Pertamax Turbo, Dexlite Naik

Baca juga: Klarifikasi Terbaru Amerika terkait Kepesertaan Timnas Iran di Piala Dunia 2026

Sumber:  tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan