Langkah Selanjutnya Usai 28 Perusahan Dicabut Izinnya, Masuknya Tim Danantara, soal Penegakan Hukum?

Ringkasan Berita:Update Setelah 28 Perusahaan Dicabut Izinnya

• Pencabutan izin usaha di kawasan hutan itu buntut dari terjadinya bencana banjir dan longsor parah di Sumatera
• Tindaklanjut, kementerian teknis, diantaranya Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM. Danantara
• Masih adanya perusahaan yang beroperasi
• 28 perusahan yang dicabut izinnya tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman. Total luasan lahan dari 22 perusahan 1.010.592 hektar.

TRIBUN-MEDAN.com - Apa langkah pemerintah selanjutnya setelah Izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan dicabut?

Seperti diketahui ke 28 perusahaan yang dicabut izinnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pencabutan izin usaha di kawasan hutan itu buntut dari terjadinya bencana banjir dan longsor parah di Sumatera pada akhir November lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Surat Keputusan pencabutan izin usaha 28 perusahan yang dinilai merusak alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, di antaranya Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM.

Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (22/1/2025).

"Baik jadi  begini, dari proses pencabutan yang kemarin tentunya secara teknis akan ditindak lanjuti oleh kementerian-kementerian terkait," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo keputusan mencabut izin usaha 28 perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut tidak serta merta langsung menghentikan operasional perusahaan tersebut. Presiden Prabowo Subianto kata Prasetyo meminta pencabutan izin usah tidak mengganggu kegiatan ekonomi terutama para karyawan atau pekerja di perusahan tersebut.

Baca juga: Pernyataan Resmi PGI soal Izin 28 Perusahaan Kehutanan Dicabut Termasuk PT TPL, Masih Beroperasi

Oleh karena itu, masih adanya perusahaan yang beroperasi setelah dicabutnya izin usaha oleh Presiden Prabowo Subianto tidak menjadi masalah.

"Ya bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada yang masih beroperasi itu tidak menjadi soal karena juga perlu kami berikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden, proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya, yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," katanya.

Baca juga: Duel Big Match Arsenal vs Man United Pekan Ke 23, Klasemen Liga Liga Inggris Saat Ini

Setelah adanya keputusan pencabutan izin usaha 28 perusahaan tersebut, pemerintah telah membentuk tim yang leading sektornya Danantara untuk melakukan evaluasi dan asesmen.

 Tim tersebut nantinya akan menyiapkan pengalihan usaha agar tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat.

Prasetyo mencontohkan perusahan yang selama ini memanfaatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

"Karena ada juga beberapa perusahaan yang mungkin kegiatan ekonominya memang harus dialihkan. Contoh yang bergerak di bidang HPH, itu kita menghendaki untuk mengurangi menebang pohon-pohon yang kita miliki," katanya.

"Nah ini tentu mau tidak mau kita harus memperhatikan warga masyarakat yang selama ini menggantungkan pekerjaannya di perusahaan-perusahaan tersebut untuk dialihkan ke pekerjaan lain," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 Perusahan Pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa 28 Perusahan yang Izinnya dicabut tersebut melakukan pelanggaran yang bermacam macam.

Diantaranya melakukan kegiatannya di luar izin wilayah yang sudah diberikan.

Selain itu, kata Prasetyo, perusahaan yang dicabut izinnya tersebut beroperasi di wilayah yang tidak diperbolehkan.

"Kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang. Contohnya di hutan lindung," katanya usai konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (20/1/2026)

Tidak Memenuhi Kewajiban

Selain itu kata Prasetyo, perusahaan juga distop izin operasinya karena tidak memenuhi kewajiban pajak kepada negara sebagaimana yang telah ditentukan.

"Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak," katanya.

Presiden memutuskan untuk mencabut izin setelah mendapatkan laporan dari Satuan tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam  konferensi pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (20/1/2026).

Mensesneg mengatakan Satgas PKH mempercepat proses audit atau pemeriksaan usaha usaha berbasis sumber daya alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah banjir dan longsor menghantam wilayah tersebut.

Hasil audit dilaporkan Satgas PKH kepada Presiden yang sedang berada di Inggris melalui rapat jarak jauh.

"Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran," katanya.

28 perusahan yang dicabut izinnya tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman. Total luasan lahan dari 22 perusahan tersebut yakni 1.010.592 hektar.

"Serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK)," katanya.

Korban Bencana

Berdasarkan data dari situs resmi BNPB, Jumlah korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 1.199 orang.

Sebanyak 14,2 ribu orang yang masih mengungsi.

Data BNPB pada Selasa (20/1/2026), jumlah korban tewas terbanyak berada di Aceh Utara, yakni 245 orang. 

Pengungsi terbanyak juga berada di Aceh Utara, yakni 33,3 ribu orang.

BNPB mencatat ada 144 orang yang masih hilang.

Selain itu, terdapat 175.050 rumah rusak di 53 kabupaten/kota terdampak bencana.

Adapun daftar 28 perusahan yang dicabut izinnya tersebut yakni:

22 Perusahan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH)

Aceh – 3 Unit

1.    PT. Aceh Nusa Indrapuri

2.    PT. Rimba Timur Sentosa

3.    PT. Rimba Wawasan Permai

Sumatra Barat – 6 Unit

1.    PT. Minas Pagai Lumber

2.    PT. Biomass Andalan Energi

3.    PT. Bukit Raya Mudisa

4.    PT. Dhara Silva Lestari

5.    PT. Sukses Jaya Wood

6.    PT. Salaki Summa Sejahtera

Sumatra Utara –13 Unit

1.    PT. Anugerah Rimba Makmur

2.    PT. Barumun Raya Padang Langkat

3.    PT. Gunung Raya Utama Timber

4.    PT. Hutan Barumun Perkasa

5.    PT. Multi Sibolga Timber

6.    PT. Panei Lika Sejahtera

7.    PT. Putra Lika Perkasa

8.    PT. Sinar Belantara Indah

9.    PT. Sumatera Riang Lestari

10.    PT. Sumatera Sylva Lestari

11.    PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun

12.    PT. Teluk Nauli

13.    PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Daftar 6 Badan Usaha Non Kehutanan

Aceh – 2 Unit

1.    PT. Ika Bina Agro Wisesa

2.    CV. Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1.    PT. Agincourt Resources

2.    PT. North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1.    PT. Perkebunan Pelalu Raya

2.    PT. Inang Sari

Stop Penerbitan Izin Baru

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, menyatakan bahwa pengawalan publik menjadi krusial mengingat kuatnya relasi kepentingan antara korporasi besar dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. 

"Tanpa pengawasan publik yang kuat, pencabutan izin berisiko menjadi kebijakan simbolik. Kelindan kepentingan oligarki dan negara selama ini terbukti mempercepat kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko bencana," ujar Rianda, Selasa (20/1/2026). 

WALHI Sumut menegaskan bahwa pencabutan izin harus diikuti dengan kebijakan tegas untuk menghentikan penerbitan izin baru di kawasan yang sama. 

Pemerintah diminta tidak menerbitkan izin baru, baik kepada perusahaan yang izinnya dicabut maupun kepada perusahaan lain dengan jenis usaha serupa. 

Menurut WALHI, pembukaan kembali perizinan di wilayah yang telah terbukti mengalami penurunan daya dukung lingkungan hanya akan memperpanjang siklus perusakan dan konflik.

Selain itu, WALHI Sumatera Utara menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut. 

Sanksi tersebut harus melampaui pencabutan izin dan mencakup pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. 

"Negara tidak boleh berhenti pada pencabutan izin, sementara pelaku perusakan lingkungan tidak dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal," tegas Rianda.

Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak.

Pemulihan harus difokuskan pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah kelola rakyat yang mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan. 

Pemerintah juga harus memastikan bahwa tanggung jawab pemulihan tidak dibebankan kepada masyarakat atau anggaran negara, melainkan menjadi kewajiban korporasi yang telah mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.

WALHI Sumatera Utara mengingatkan bahwa krisis ekologis di Sumatera merupakan akumulasi kebijakan perizinan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam, pencabutan izin hanya akan menjadi episode sesaat dan tidak mencegah  bencana ekologis di masa depan.

Sejalan dengan itu, WALHI Sumatera Utara kembali menegaskan dukungannya terhadap penetapan Ekosistem Batang Toru sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Lingkungan Hidup. 

WALHI Sumatera Utara telah lama mendorong pengakuan Batang Toru sebagai KSN untuk perlindungan hidup karena perannya yang sangat penting bagi daya dukung lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan di wilayah Tapanuli.

Namun hingga kini, dorongan tersebut belum mendapat respons serius dari pemerintah, sementara tekanan industri dan proyek skala besar terus berlangsung di kawasan tersebut.

Preseden Buruk Masa Lalu

Selain itu, terkait perkebunan monokultur eukaliptus, WALHI Sumatera Utara menegaskan bahwa pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari merupakan momen penting yang tidak boleh mengulang preseden buruk di masa lalu. 

PT Toba Pulp Lestari yang sebelumnya bernama PT Indorayon telah menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan sejak dekade 1980-an.

Bahkan, pada 1988 gugatan WALHI terhadap PT Indorayon melahirkan terobosan hukum penting berupa pengakuan hak gugat organisasi lingkungan.

Karena itu, pencabutan izin kali ini harus dipastikan bersifat permanen dan tidak diikuti skema pengaktifan ulang usaha dengan nama atau bentuk baru, sebagaimana yang terjadi pada periode 1999 hingga 2002.

Baca juga: Pernyataan Resmi PGI soal Izin 28 Perusahaan Kehutanan Dicabut Termasuk PT TPL, Masih Beroperasi

Baca juga: Terbongkar Peran Bupati, 3 Jabatan Diperjualbelikan, Patok Harga Jabatan Perangkat Desa

(cr17/tribun-medan.com/tribunnews.com/ Kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan