Klarifikasi Maruli Siahaan Sebenarnya soal TPL Usai Dikecam, Dinilai Bela TPL, Ketua GAMKI Geram

Ringkasan Berita: Maruli Siahaan Klarifikasi Pernyataan soal TPL

 

• Konflik berlarut antara warga pemegang tanah adat dengan Toba Pulp Lestari 
• Kehadiran PT TPL sering kali menimbulkan konflik dan persoalan perampasan hak atas tanah dan sumber kehidupan masyarakat adat 
• Kontroversi Maruli Siahaan, yang menyebut bahwa "aksi Tutup TPL ditunggangi" telah memicu reaksi keras 
• Maruli  menyatakan kesediaannya untuk berdiskusi terbuka dengan siapa pun demi meluruskan kesalahpahaman.

TRIBUN-MEDAN.com -  Maruli Siahaan akhirnya mengklarifikasi pernyataanya yang viral terkait perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).

Seperti diketahui, konflik berlarut antara warga pemegang tanah adat dengan perusahaan tersebut.

Pemegang tanah adat adalah masyarakat hukum adat yang menguasai tanah secara turun-temurun berdasarkan hukum adat setempat.

Sementara TPL adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk, sebuah perusahaan swasta yang mengelola lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasarkan izin konsesi dari pemerintah. 

Kehadiran PT TPL sering kali menimbulkan konflik dan persoalan terkait perampasan hak atas tanah dan sumber kehidupan masyarakat adat di Tanah Batak. 

Warga berdemo menyerukan penutupan TPL.

Pernyataan Anggota Komisi XIII DPR RI menyebut aksi tutup TPL ditunggangi, Tak Ada Hak Masyarakat Tutup TPL.

 Maruli diduga membela PT TPL di tengah banjir bandang di Sumut akibat penebangan hutan. 

Kini Maruli Siahaan membuat klarifikasi terkait pernyataannya itu.  

Maruli memastikan tidak membela TPL. 

Dalam klarifikasinya, Kamis (11/12/2025), ia mengatakan bahwa video itu digiring dengan narasi yang tidak benar. 

Maruli menjelaskan, tujuan utama pernyataannya dalam RDP adalah untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat yang berkonflik.

"Narasi ini tidak tepat dan muncul karena potongan pernyataan dalam RDP Komisi XIII diambil tanpa konteks utuh. Jika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas menegakkan hukum, memeriksa izin, dan melindungi masyarakat," tegas Maruli.

Ia mendesak agar penegakkan hukum didasarkan pada fakta yang ada, sehingga pemerintah bisa mengambil sikap tegas.