RESPONS Dedi Mulyadi Soal Data Jumlah PHK Tertinggi Ada di Jabar, Kini Sebut Sudah Ada Investor Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus memikir cara untuk mengentaskan persoalan PHK yang tinggi di wilayahnya. 

Jawa Barat sebagai wilayah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia. 

Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 70.244 orang secara Nasional pada periode Januari-Oktober 2025.

Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 15.657 kasus, atau sekitar 22,29 persen dari total PHK nasional. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan populasi orang dan jumlah perusahaan di Jabar relatif banyak dibanding daerah lain, sehingga berpengaruh pada tingginya angka PHK.

“Kan, kalau Jawa Barat itu jumlah perusahaannya banyak, otomatis kalaupun ada PHK angkanya pasti tinggi, beda dengan daerah yang perusahaannya sedikit,”ujar Dedi, Kamis (27/11/2025).

Saat ini, kata Dedi, Pemprov Jabar terus berusaha mendorong percepatan industri yang dapat membuka lapangan kerja untuk warga Jabar.

"Saya ini setiap hari update data dan kemarin misalnya di Karawang itu kan ada perusahaan dari Tiongkok dia kemarin groundbreaking untuk membangun pabrik baru itu daya serapnya 3.000 tenaga kerja," katanya.

Baca juga: KISAH Ayah Tangkap 2 Pelaku Penculikan Putrinnya, Korban Alami Rudapaksa di Penginapan Selama 2 Hari

Baca juga: GAYA Menkeu Purbaya Jawab Kritikan DPR RI Soal Program Magang: Pak Dolfie Hormati Saya Gak Pak?

Dedi juga mengaku sudah mendapatkan komitmen dari investor Tiongkok yang akan membangun industri di kawasan Sukra, Indramayu.

"Tadi malam saya bertemu lagi ada perusahaan dari Tiongkok juga akan membangun di kawasan Sukra, jumlahnya 1.000 hektare nanti rekrutmen karyawannya lebih dari 20.000 orang," ucapnya.

Dedi pun akan melakukan pendampingan langsung dalam realisasi investasinya di lapangan, dan meyakini angka 15 ribu orang yang kena PHK akan terus berkurang. 

"Bahwa 15 ribu itu nanti ke depan itu akan ter-recovery dengan tumbuhnya lapangan kerja baru," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menambahkan Pemprov Jawa Barat terus berupaya menekan potensi PHK. Salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi dunia usaha melalui pemberian stimulan, kemudahan proses perizinan, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung industri. 

"Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja juga terus dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Kim.

Kim pun menekankan perusahan tentang pentingnya penguatan dialog sosial melalui LKS Bipartit dan Tripartit sebagai sarana penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.