Berita Viral

SETELAH Disinggung Menkeu Purbaya, Gubernur Dedi Mulyadi Datangi BPK: Memperkuat Koordinasi

Setelah disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

kolase istimewa
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada dana pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito, baik di Bank BJB maupun bank lain. Pernyataan ini disampaikan setelah Dedi mengecek langsung ke Bank Indonesia pada Rabu (22/10/2025). (Kolase Istimewa) 

"Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin, agar pekerjaannya terkendali," kata Dedi.

"Kalau dibayarkan uang langsung bagaiamana kalau uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada, ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," sambung Dedi.

Lalu, kata Dedi, provinsi di kabupaten/kota ada penyimpanan deposito on call. 

Deposito on call, lanjut Dedi Mulyadi, yakni uang yang tersedia di kas daripada di giro sangan rendah, bunganya lebih baik disimpan di deposito dengan jangka waktu satu sampai tiga bulan.

Namun, Dedi Mulyadi mengatakan deposito on call bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan

"Kemudian bunganya  menjadi pendapatan lain-lain itu bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah tidak lari ke perorangan kembali ke kas daerah," ujar Dedi.

Provinsi Jawa Barat, kata Dedi Mulyadi, menyimpan uang di Bank Jabar Banten yang disebut kas daerah dalam bentuk giro.

Ia menegaskan hal tersebut merupakan mekanisme pengelolaan di daerah. 

"Kemudian kalau kemarin dinyatakan deposito itu tidak boleh karena bunganya takut dinikmati perorangan dan kembali ke kas daerah maka giro jalan yang terbaik," ujar Dedi Mulyadi.

"Tapi kalau hari ini nyimpen di giro juga dianggap rugi ya barangkali tidak mungkin juga kan pemda nyimpen uang di kasur atau di lemari besi itu lebih rugi," ungkap Dedi Mulyadi.

Ia kembali menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan rangkaian mekanisme pengelolaan belanja daerah. 

Dedi Mulyadi mengingatkan belanja daerah tidak bisa sekaligus. Dimana, serapan anggaran memang harus tinggi tetapi terkendali dengan baik.

"Kalau hanya diserap saja tapi enggak ada manfaatnya buat apa? misal diserap hanya untuk perjalanan dinas, hanya untuk biaya seminar, diskusi, beli pakaian dinas, belanja makan minum, manfaat untuk masyarakatnya tidak ada," kata Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menuturkan Pemprov Jabar melakukan serapan anggaran untuk kegiatan pembangunan di seluruh daerah.

"Kalau hari ini masih ada angka Rp 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan menyusut saya berharap saldo bisa di bawah angka Rp 50 miliar, nuhun kalau saldonya 0," imbuhnya.

Respons Purbaya 

Sumber: Tribunnews
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved