SETELAH Disinggung Menkeu Purbaya, Gubernur Dedi Mulyadi Datangi BPK: Memperkuat Koordinasi

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (24/10/2025). 

Kedatangan Dedi Mulyadi bukan membalas singgungan dari Menkeu Yudhi yang menyebut Pemerintah Jawa Barat termasuk dalam daftar 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi. 

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kedatangannya bukan dalam konteks klarifikasi tudingan, melainkan langkah proaktif untuk memastikan seluruh mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Kami datang untuk memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa seluruh laporan keuangan Pemda Jabar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Dedi di Bandung.

Dedi menekankan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi oleh lembaga pemeriksa. Ia menyebut transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Karena itu, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Terkait data dana mengendap yang dirilis Kementerian Keuangan, Dedi menyebut bahwa fenomena tersebut kerap terjadi karena perbedaan waktu antara proses administrasi dan realisasi anggaran di lapangan.

Ia menilai penting bagi publik memahami konteks pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.

“Sering kali ada jeda waktu antara pencairan dan penggunaan anggaran di tingkat proyek, terutama untuk kegiatan yang menunggu hasil lelang atau izin teknis. Tapi dana itu tidak pernah menganggur dalam arti tidak digunakan,” jelasnya.

BPK Perwakilan Jawa Barat, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Gubernur untuk datang secara langsung.

Kepala BPK Jabar menyebut koordinasi semacam ini penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mencegah terjadinya kesalahpahaman publik terhadap data keuangan pemerintah.

Langkah Dedi Mulyadi dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menjaga kepercayaan publik di tengah sorotan terhadap pengelolaan dana daerah.

Dalam beberapa pekan terakhir, isu dana mengendap menjadi topik hangat di tingkat nasional, terutama setelah sejumlah kepala daerah memberikan klarifikasi serupa.

Dengan gaya khasnya yang lugas, Dedi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Jawa Barat siap diaudit kapan pun.

“Kami tidak ingin hanya reaktif terhadap isu. Yang terpenting adalah terus bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab,” ucapnya.