Harta Kekayaan Hazairin Masrie, Eks Kakanwil BPN Bengkulu Tersangka Korupsi Pembebasan Jalan Tol

TRIBUN-MEDAN.com - Harta kekayaan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan (BPN) Bengkulu, Hazairin Masrie.

Eks Kakanwil BPN Bengkulu Hazairin Masrie terseret kasus korupsi pembebasan lahan pembangunan jalan tol di Bengkulu.

Kini Hazairin Masrie sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejati Bengkulu.

Hazairin Masrie tak sendiri. Ia jadi tersangka bersama seorang stafnya, Ahadiya Seftiana.

Kasus korupsi pembebasan lahan jalan tol di Bengkulu terjadi pada  2019 hingga 2020. 

Kejati Bengkulu resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka tersebut, pada Kamis (23/10/2025) malam. 

Penetapan dan penahanan keduanya dilakukan setelah tim penyidik Kejati Bengkulu menemukan bukti yang cukup kuat terkait adanya dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek strategis nasional tersebut. 

Proyek pembangunan tol ini merupakan bagian penting dari program konektivitas nasional, namun justru diwarnai dengan dugaan praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara diperkirakan hingga Rp4 miliar.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Bengkulu Danang Prasetyo, mengatakan bahwa dalam perkara ini peran para tersangka cukup dominan, mengingat keduanya memiliki kewenangan strategis dalam proses pembebasan lahan.

"Tersangka yang kepala BPN itu kan sebagai ketua tim pembebasan lahan untuk jalan tol. Dalam hal ini terjadi ketidakbenaran terhadap perhitungan di satuan tugas B yang diketuai oleh HM, mantan kepala ATR/BPN Bengkulu Tengah," ungkap Danang, Kamis (23/10/2025).

Tersangka Ahadiya Seftiana berperan sebagai ketua pelaksana pada kegiatan pembebasan lahan di Bengkulu Tengah. 

Ia bertanggung jawab dalam proses administratif dan pelaksanaan di lapangan, termasuk pendataan serta penilaian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat yang terdampak proyek jalan tol tersebut.

"Kalau tersangka AS itu adalah selaku ketua pelaksana pada pembebasan lahan di Bengkulu Tengah pada saat itu. Dalam pelaksanaannya, salah satunya terkait dengan tanam tumbuh yang jumlahnya sedang kami hitung," kata Danang.

Menurut Danang berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan. 

Beberapa bidang lahan yang semestinya tidak memenuhi syarat sebagai objek ganti rugi justru masuk dalam daftar dan mendapatkan pembayaran.